TERNATE, NUANSA – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menegaskan komitmen penuh pemerintah provinsi dalam menyejahterakan masyarakat pesisir melalui pembangunan infrastruktur hulu dan hilir perikanan. Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara puncak peringatan HUT Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ke-53 sekaligus Pelantikan Pengurus DPD HNSI beberapa wilayah yang berpusat di Lapangan Perikanan Nusantara Ternate, Kamis (11/6).
Dalam acara yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP HNSI Herman Herry dan jajaran pengurus pusat, gubernur memaparkan strategi besar pemanfaatan potensi perikanan Maluku Utara yang mencapai Rp10 triliun per tahun, namun selama puluhan tahun belum tergarap optimal akibat kendala klasik, yakni permodalan dan keterbatasan alat tangkap.
Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini mengungkapkan bahwa di bawah kepemimpinannya, Pemprov Malut melakukan lompatan besar. Program Kampung Nelayan Merah Putih yang tahun lalu hanya ada di 6 titik, kini melonjak tajam menjadi 30 titik pada tahun 2026.
“Tidak ada gunanya potensi laut yang begitu besar jika nelayan Maluku Utara tidak memiliki alat tangkap. Oleh karena itu, melalui APBD Induk 2026, kami menyiapkan 450 unit mesin tempel berkapasitas 15 dan 20 PK untuk nelayan,” tegas Sherly di hadapan ratusan nelayan dan tamu undangan.
Lebih lanjut, Sherly menekankan inovasi pembiayaan yang ditempuh Pemprov Malut. Berbeda dengan tahun 2025 di mana pemprov langsung memberikan bantuan kapal utuh kepada 220 nelayan, tahun ini Pemprov Malut berkolaborasi dengan Bank-Bank Himbara melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Anggaran pemprov dialihkan khusus untuk pengadaan mesin, sementara pembuatan kapal didanai lewat KUR.
Hingga saat ini, sosialisasi yang dimulai sejak Maret lalu telah menjaring 700 nelayan, di mana 300 di antaranya telah mencairkan KUR dan kapalnya telah rampung. Pada momen HUT HNSI ini, gubernur dan pengurus HNSI secara simbolis menyerahkan bantuan mesin tempel kepada 10 orang perwakilan nelayan.
“Target kami melalui APBD Perubahan dan optimalisasi CSR, setiap tahun kita bisa membantu hingga 1.000 nelayan untuk mesin kapal,” tambahnya optimis.
Menjawab keluhan nelayan, Sherly memastikan bahwa ke depan akses BBM subsidi akan semakin mudah. Di setiap titik Kampung Nelayan Merah Putih akan dibangun SPBUN, dilengkapi dengan kehadiran off-taker (penyerap hasil tangkapan) yang memfasilitasi cold storage kapasitas 10 ton serta pabrik es kapasitas 3 ton guna menjaga kestabilan harga beli di tingkat desa.
Tak hanya sektor kelautan, ia juga menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk menyinkronkan program dengan memperbaiki jalan-jalan yang rusak di kampung nelayan. Langkah ini diambil demi membuka konektivitas dan mempermudah akses nelayan menuju pasar.
Selain bantuan fisik, Sherly sangat memperhatikan keselamatan jiwa para nelayan yang memiliki risiko kerja tinggi di laut. Pemprov Malut memfasilitasi BPJS Ketenagakerjaan gratis untuk tahun pertama, dan mengimbau nelayan untuk melanjutkannya secara mandiri pada tahun berikutnya.
Sebelum acara seremoni dimulai, rangkaian kegiatan diawali dengan aksi nyata Gerakan Nasional Bersih Laut bersama komunitas lingkungan Pandawara Group di sekitar pantai Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate. Dalam kesempatan itu, Pandawara Group juga menyerahkan buku komik berjudul “Pandawara Comicbook: Petualangan Melawan Sampah” secara langsung kepada gubernur sebagai simbol kolaborasi menjaga kelestarian laut.
Ketua Umum DPP HNSI, Herman Herry, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur Sherly yang dinilainya sangat visioner dan menaruh perhatian luar biasa pada nasib nelayan. Sesuai dengan tema HUT ke-53: “HNSI Jaga Laut untuk Ekonomi Biru”, Herman menegaskan bahwa HNSI siap menjadi mitra strategis dan perpanjangan tangan pemerintah dalam menyukseskan program-program kesejahteraan nelayan di Maluku Utara.
Acara puncak ini juga dirangkaikan dengan pembacaan Surat Keputusan oleh Sekjen DPP HNSI, Lydia Assegaf, sekaligus pelantikan resmi para Ketua DPD HNSI masa bakti 2025–2031 untuk beberapa wilayah, yakni Provinsi Sumatera Utara (Zulfahri Siagian), Provinsi Papua Selatan (Pascalis Imadawa), Provinsi Papua (Adam Arisoi), dan Provinsi Jawa Barat (Iwan Mustofa).
Turut hadir dalam acara tersebut jajaran Forkopimda Malut termasuk Kapolda Malut, Kepala Kejaksaan Tinggi Malut, Kepala Zona Bakamla Timur Laksma TNI I Putu Darjatna, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Mahrus, para rektor perguruan tinggi di Malut, serta insan perikanan dan nelayan se-Maluku Utara. (tan)
