DARUBA, NUANSA – Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pulau Morotai, Jhon F Tiala, merespons maraknya kapal pencuri ikan yang beraktivitas di zona di bawah 12 mil laut Morotai. Ia mengaku bahwa kewenangan pengawasan laut Morotai merupakan tanggung jawab DKP Provinsi Maluku Utara.
Hal tersebut ia sampaikan saat menggelar rapat dengar pendapat bersama nelayan tuna di kantor Desa Sangowo, Kecamatan Morotai Timur, Rabu (15/7). Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Rio Christian Pawane, Asisten I Setda Ahdad Hi Hasan serta Danpos Polairud Morotai, Bripka Aklim Arif.
Pertemuan ini membahas sejumlah masalah nelayan, termasuk merespons laporan nelayan terkait adanya kapal pencuri ikan asal Bitung yang menangkap ikan di rumpon warga yang berjarak 11 mil dari bibir pantai Morotai.
“Sebagai pemerintah daerah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan mengakui bahwa pengawasan untuk kami kabupaten/kota ini untuk batas 12 mil itu tidak ada kewenangan sama sekali karena itu kewenangan provinsi,” ujar Jhon.
Menurutnya, ia telah berkoordinasi dengan pihak DKP Malut terkait dengan masalah tersebut. Pihak DKP Malut sendiri telah merespons dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak guna membijaki keluhan nelayan lokal.
“Dan kejadian kemarin terkait dengan rumpon itu saya sempat laporkan ke kadis DKP provinsi dan mereka bilang akan melaporkan itu ke Polairud dan Lanal untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.
Namun begitu, pihak DKP Malut juga mempertanyakan legalitas rumpon nelayan Morotai. Mereka bahkan meminta kejelasan izin rumpon-rumpon di laut Morotai.
“Mereka tanya rumpon itu sudah punya izin atau tidak. Nah di situ yang saya tidak bisa jawab. Saat saya tanya ke kabid ternyata cuma ada dua rumpon saja yang punya izin, yakni satu di Sangowo dan satu lagi di Daeo,” pungkasnya.
Pemkab Morotai memastikan tetap berkoordinasi dengan seluruh pihak guna menindaklanjuti tuntutan nelayan terkait maraknya kapal pencuri ikan asal Bitung.
Sementara itu, Kabid Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan DKP Maluku Utara, Fauzi Momole, yang dikonfirmasi, belum memberikan tanggapan hingga berita ini dimuat. (ula/tan)
