TERNATE, NUANSA – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menerima audiensi PT Pupuk Indonesia di Kediaman Crysant, Jumat siang (7/8). Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Maluku Utara Anwar M Nur beserta jajaran, dan Perwakilan PT Pupuk Indonesia.
Audiensi ini membahas tiga hal utama, yakni penyaluran pupuk subsidi, perbaikan data penerima, dan dukungan terhadap sembilan komoditas strategis daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Sarbin menegaskan pemerintah provinsi ingin memastikan pupuk subsidi sampai ke petani dengan harga, jumlah, dan waktu yang tepat.
“Jangan sampai petani sudah dapat subsidi tapi masih terbebani biaya transport karena kiosnya jauh. Ini harus kita carikan solusi. Kalau bisa sistemnya kita digitalkan supaya lebih transparan dan tidak ada pungutan,” ujar Sarbin.
Kepala Dinas Pertanian Maluku Utara, Anwar M Nur, memaparkan kondisi di lapangan. Salah satunya kebutuhan komoditas nangka di Maluku Utara mencapai 2.576 ton. Selain nangka, ada 8 komoditas lain termasuk perikanan dan kelapa yang didorong melalui 30 komunitas tani dengan skema pengelolaan lahan produktif 2 hektare.
Hasil pembahasan bersama PUPUK Indonesia di antaranya:
1. Data Penerima: Masih banyak petani yang belum masuk RDKK sehingga tidak bisa menerima subsidi. Ada juga data nama yang sudah meninggal. Pemprov dan Pupuk Indonesia sepakat mempercepat pemutakhiran data berbasis KTP.
2. Distribusi: Jarak kios ke kelompok tani masih menjadi kendala. Biaya angkut dari kios ke lahan ditanggung petani dan berada di luar harga subsidi. Akan dikaji skema titik bagi yang lebih dekat ke kelompok.
3. Aturan Teknis: Mekanisme pengambilan 50 kg yang kaku dikeluhkan. Petani yang butuh 51 kg jadi terkendala. Pupuk Indonesia mencatat usulan agar ada fleksibilitas.
4. Digitalisasi: Diusulkan pembayaran subsidi melalui transfer agar lebih akuntabel dan memudahkan pengawasan.
Sarbin juga mengingatkan pentingnya perlindungan petani melalui BPJS Ketenagakerjaan dan mengajak semua pihak menjaga kesehatan serta produktivitas.
“Kita ingin setiap kecamatan di Maluku Utara bisa mandiri. Hasil pertaniannya harus bisa diserap di daerah sendiri. Ini kerja bersama kita dengan Pupuk Indonesia,” tandas Sarbin.
Pemprov Maluku Utara bersama Pupuk Indonesia dan Dinas Pertanian akan menindaklanjuti hasil audiensi ini dengan turun langsung ke kabupaten/kota se-Maluku Utara. (tan)
