google.com, pub-1253583969328381, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Kemendagri Apresiasi Pemprov Malut Tuntaskan Rekonsiliasi Konflik Sibenpopo-Banemo

SOFIFI, NUANSA – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Sosial di Halmahera Tengah yang berlangsung di Ruang Bidadari, Sofifi, Rabu (19/8). Ia berharap adanya komunikasi dan koordinasi yang tepat dalam menangani konflik sosial Sibenpopo-Banemo.

Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bisri, pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemprov Malut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Halteng, pimpinan OPD terkait Pemkab Halteng, serta tokoh masyarakat Sibenpopo dan Banemo.

google.com, pub-1253583969328381, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kemendagri Bisri mengapresiasi langkah Pemprov Malut bersama Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam menuntaskan reintegrasi sosial di tengah masyarakat.

“Bapak Mendagri mengapresiasi keseriusan Pemprov dalam reintegrasi sosial konflik Sibenpopo-Banemo,” kata Bisri.

Lebih lanjut, Bisri menyampaikan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) turut menginstruksikan tindak lanjut atas konflik sosial ini agar tidak timbul masalah baru di kemudian hari.

“Bapak Menko PMK menginstruksikan bahwa perlu ada tindak lanjut dari konflik sosial ini, sehingga ibaratnya tidak ada lagi api dalam sekam,” ujarnya.

Sebagai informasi, dua kelompok warga dari dua desa di Kabupaten Halmahera Tengah ini terlibat bentrok pada 3 April lalu. Bentrokan tersebut dipicu oleh penemuan jenazah seorang warga bernama Ali Daud (63) di sebuah area perkebunan.

“Melalui kegiatan ini pula, saya mengharapkan agar jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait dapat menjaga kondisi sosial kemasyarakatan serta dinamika lingkungan strategis secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan,” ujar Samsuddin.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus membangun komunikasi dan koordinasi yang tepat, terarah, serta sinergis dengan seluruh instansi terkait agar tercipta situasi yang aman dan kondusif. Dengan demikian, pembangunan di berbagai aspek—baik sosial-budaya, agama, kemasyarakatan, ekonomi, politik, maupun pertahanan dan keamanan—dapat berjalan sesuai harapan. (tan)

google.com, pub-1253583969328381, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Exit mobile version