DARUBA, NUANSA – Ketua DPD II KNPI Kabupaten Pulau Morotai, Julkifli Samania, memberikan apresiasi terhadap langkah Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua yang dinilai semakin berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah di tengah kondisi fiskal yang masih terbatas.
Julkifli menilai, kebijakan Bupati Rusli untuk memastikan anggaran yang tersedia benar-benar digunakan secara tepat sasaran merupakan langkah penting, terutama dengan besarnya kebutuhan pelayanan publik dan berbagai kewajiban pemerintah daerah yang harus dipenuhi.
Menurutnya, anggaran sebesar Rp17,16 miliar yang ditransfer kepada pemerintah daerah harus dikelola secara cermat agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami mengapresiasi langkah Bupati Rusli Sibua dalam menjaga disiplin fiskal daerah. Di tengah kondisi keuangan daerah seperti sekarang, setiap anggaran harus benar-benar dipastikan penggunaannya tepat sasaran dan menyentuh kepentingan masyarakat,” ujar Julkifli, Sabtu (22/8).
Ia menyebut, berdasarkan informasi yang beredar melalui sejumlah pemberitaan media, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai berencana mengoptimalkan anggaran yang tersedia pada semester II tahun 2026 dengan memprioritaskan kebutuhan yang dinilai paling mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Bagi Julkifli, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak boleh sembarangan dalam menggunakan ruang fiskal yang tersedia. Terlebih, kebutuhan masyarakat terus meningkat sementara kemampuan keuangan daerah harus dikelola secara realistis.
“Langkah bupati sangat tepat. Di tengah arus cash flow yang belum berimbang, tentu kepala daerah harus ekstra hati-hati menjaga ruang fiskal. Jangan sampai anggaran yang terbatas justru habis untuk kepentingan yang tidak menjadi prioritas masyarakat,” tegasnya.
Julkifli juga mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah membutuhkan kebijakan yang terukur, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. Menurutnya, pemerintah harus mampu membedakan antara kebutuhan prioritas dan program yang masih dapat ditunda.
“Kita tidak punya dana cadangan. Pinjaman kita juga sudah terhitung sebagai utang sejak pemerintahan sebelumnya. Maka langkah seorang bupati dalam mengambil kebijakan tentu harus mengedepankan asas kepedulian, dengan basis utama kepentingan masyarakat yang mesti didahulukan,” katanya.
Ia menegaskan, KNPI Pulau Morotai mendukung setiap kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan memperbaiki tata kelola keuangan, menjaga stabilitas fiskal, sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan sesuai kemampuan daerah.
“Kami di KNPI tentu akan terus memberikan dukungan terhadap kebijakan Bupati Morotai ke depan, sepanjang kebijakan tersebut benar-benar untuk kepentingan masyarakat, dilakukan secara transparan, dan anggarannya tepat sasaran,” pungkas Julkifli.
Dengan kondisi fiskal yang masih membutuhkan kehati-hatian, kebijakan pengelolaan anggaran pada semester II 2026 menjadi ujian penting bagi Pemkab Pulau Morotai untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat. (tan)
