JAKARTA, NUANSA — Pemerintah Provinsi Maluku Utara membuka peluang investasi untuk membangun Lumbung Pangan Modern Terpadu yang mengintegrasikan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dengan dukungan teknologi, investasi, serta akses pasar. Penjajakan tersebut dibahas dalam Meeting Investasi Pembangunan dan Pengembangan Lumbung Pangan Terpadu di Provinsi Maluku Utara, di Jakarta, Senin (31/8).
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, membacakan sambutan Gubernur Sherly Laos, yang menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Maluku Utara menerima investasi untuk memperkuat kemandirian pangan daerah.
Gubernur menyampaikan bahwa sekitar 85 persen pasokan pangan Maluku Utara masih berasal dari luar daerah. Kondisi ini membuat harga pangan sangat dipengaruhi produksi, distribusi, transportasi, dan harga dari daerah pemasok, sekaligus menjadi salah satu faktor yang mewarnai dinamika inflasi daerah. Karena itu, Maluku Utara perlu bertransformasi dari pasar menjadi produsen pangan sekaligus bagian dari rantai pasok pangan nasional.
Konsep lumbung pangan yang ditawarkan tidak berhenti pada pembangunan fasilitas penyimpanan, tetapi dirancang sebagai ekosistem pangan terpadu yang mencakup produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi hingga pemasaran. Tiga sektor utama yang menjadi fondasinya adalah pertanian, peternakan dan perikanan.
Khusus sektor pertanian, pemerintah melihat daratan Halmahera memiliki lahan terbuka dan potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan produksi pangan dalam skala besar, terintegrasi dan modern. Pengembangannya diarahkan menggunakan mekanisasi, digitalisasi, bioteknologi, rekayasa genetika dan teknologi pascapanen untuk meningkatkan produktivitas serta efisiensi.
Pertemuan ini juga menjadi ruang penjajakan kolaborasi investasi Indonesia–China, khususnya dengan mitra usaha China melalui jejaring KADIN. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menawarkan kerja sama yang tidak hanya menghadirkan modal, tetapi juga transfer teknologi, pengembangan industri pangan, peningkatan kapasitas SDM, penguatan rantai pasok dan akses pasar nasional maupun internasional.
Pertemuan menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Bupati Halmahera Tengah Ikram M Sangadji, Wakil Bupati Ahmad Djumadil, Ketua Umum Indonesia-China Economic Cooperation Center Agung Laksono, jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, KADIN, serta perwakilan China National Building Material Group Co., Ltd. (CNBM).
Agenda dilanjutkan dengan pemaparan dari perwakilan CNBM mengenai kemampuan dan kapasitas investasi serta teknologi pendukung yang akan dibawa ke Maluku Utara, kemudian diskusi dan tanya jawab bersama peserta.
Gubernur Sherly menekankan bahwa investasi pangan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Petani, peternak, nelayan dan pembudidaya harus memperoleh akses terhadap teknologi, pembiayaan, sarana produksi, rantai dingin dan pasar.
“Masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton investasi, tetapi harus menjadi pelaku dan penerima manfaat utama pembangunan,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pertemuan tersebut menjadi titik awal investasi nyata dan kerja sama konkret untuk membangun lumbung pangan modern, mengurangi ketergantungan pangan dari luar daerah, meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat, serta memperkuat stabilitas harga dan ketahanan pangan Maluku Utara. (tan)
