SOFIFI, NUANSA – Kondisi stok dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar menjadi perhatian Pemprov Maluku Utara. Lihat saja, pada Senin (19/10), Wakil Gubernur Sarbin Sehe bersama Satgas BBM melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sofifi.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak bersubsidi tersebut.
Sidak yang digelar awal pekan ini menjadi bagian integral dari upaya Pemprov Malut dalam memantau secara langsung kondisi pelayanan di lapangan. Pemerintah ingin memastikan seluruh lapisan masyarakat terutama para sopir mendapatkan hak pelayanan pengisian BBM dengan cepat, aman, dan memuaskan.
Sarbin menyampaikan bahwa kegiatan turun langsung ke lapangan ini merupakan agenda krusial demi menjamin tidak adanya kendala dalam pemenuhan pasokan BBM bagi warga.
“Pemerintah daerah ingin memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Kami berharap pihak SPBU senantiasa memberikan pelayanan sesuai ketentuan,” tegas Sarbin.
Plt Kadis Perindag Maluku Utara, M Ronny Saleh, juga turut memastikan kondisi pasokan BBM di SPBU yang diperiksa masih berjalan dengan baik.
Ronny berujar, suplai Biosolar dan Pertalite ke SPBU juga disebut berjalan lancar. Dengan kondisi pasokan yang terus terjaga, pemerintah berharap stok BBM bersubsidi tidak mengalami kekosongan.
“Pemprov telah menyurat ke BPH Migas dan mendapatkan kuota 180 kilo liter, saat ini baru teralokasi 80 kilo liter,” terang Ronny.
Ronny juga mengungkapkan bahwa hari ini akan masuk lagi pasokan Pertalite 8 kilo liter serta Pertamax 16 kilo liter.
Pantauan di lapangan, sejumlah sopir truk mengapresiasi langkah cepat Pemprov dalam mengatasi dinamika pasokan biosolar. Mereka berharap pemerintah lebih memperbanyak kuota BBM bersubsidi, agar pengguna mudah mendapatkan akses BBM subsidi.
“Kalau perlu ya kuota BBM subsidi justru ditambah. Biar kita ini masyarakat sama-sama enak lah,” kata mereka.
Sidak ini menjadi tindak lanjut dari adanya dugaan permainan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis biosolar sehingga menyebabkan harga melonjak dari yang seharusnya Rp6.800 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Kondisi tersebut dialami oleh para sopir lintas yang biasa melayani transportasi penumpang dan barang di daratan Halmahera.
Pemprov Malut terus menjaga keandalan pasokan dan penyaluran BBM karena menjadi faktor utama dalam mendukung rantai pasok logistik, aktivitas ekonomi, serta konektivitas antarwilayah di wilayah Halmahera. (tan)
