TERNATE, NUANSA – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, membuka secara resmi rapat pra monitoring dan evaluasi pembangunan daerah tahun anggaran 2026. Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Utara ini berlangsung di Ruang Rapat VIP Pemprov Malut, Jumat (23/10).
Rapat strategis ini dihadiri langsung oleh para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk perwakilan dari 20 dinas, badan, dan biro terkait. Hadir pula Sekretaris Bappeda beserta para kepala bidang di jajaran Bappeda Malut.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur Sarbin Sehe memberikan catatan kritis terkait capaian kinerja pada semester ini. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, realisasi pelaksanaan anggaran daerah saat ini masih berada di bawah target yang telah ditetapkan.
“Ini harus menjadi perhatian khusus bagi seluruh pimpinan OPD. Semua wajib mengidentifikasi program kegiatan yang mendukung langsung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi pemerintahan Sherly-Sarbin,” ujarnya.
Kemudian, Sarbin menekankan pentingnya komitmen bersama dalam merealisasikan program-program tersebut, mengingat hal itu merupakan bagian dari janji politik yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ia meminta agar target yang telah ditetapkan dapat dicapai secara riil, serta setiap hambatan dan angka realisasi dipaparkan secara transparan dalam forum tersebut.
“Melalui forum ini, tolong identifikasikan program mana saja yang mengalami keterlambatan beserta kendala fungsinya seperti apa. Rapat seperti ini adalah rutinitas penting untuk memastikan bahwa proses pembangunan berjalan baik, terukur, dan hasil akhirnya benar-benar bisa dinikmati oleh rakyat Maluku Utara,” tegas Sarbin.
Sementara itu, Kepala Bappeda Maluku Utara, Sarmin Adam, menjelaskan bahwa agenda ini merupakan implementasi dari tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian program kegiatan serta sub-kegiatan APBD tahun anggaran 2026.
“Setidaknya ada 20 OPD yang kami undang hari ini untuk melaporkan progres kerja mereka hingga Triwulan III, sekaligus menyikapi langkah taktis menghadapi Triwulan IV yang waktu efektifnya tinggal dua bulan lagi,” ujar Sarmin.
Adapun 20 OPD yang hadir di antaranya berasal dari Inspektorat, Nakertrans, Dinas Sosial, Dinas Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Kepegawaian Daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Administrasi Pimpinan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata, serta dinas, badan, dan biro terkait lainnya.
Sarmin menambahkan, berdasarkan hasil pemetaan Bappeda, 20 OPD yang dihadirkan memiliki relasi dan pengaruh yang sangat kuat terhadap tiga instrumen penting pembangunan daerah.
“Ketiganya adalah 18 program prioritas gubernur dan wakil gubernur, proyek strategis daerah, serta standar pelayanan minimal (SPM). Tiga hal ini menjadi tema sentral dalam monitoring dan evaluasi Triwulan III menuju Triwulan IV, sekaligus menindaklanjuti arahan pimpinan demi percepatan penyerapan maupun realisasi program hingga akhir tahun 2026,” pungkasnya.
Berdasarkan data pemantauan Bappeda terhadap penginputan realisasi kinerja sub-kegiatan pada 37 OPD Pemprov Malut per 21 Oktober 2026 pukul 11.21 WIT, tercatat perkembangan sebagai berikut:
• Total sub-kegiatan: 1.006 kegiatan.
• Sudah terisi/terinput: 590 sub-kegiatan (58,65%)
• Belum terisi: 416 sub-kegiatan (41,36%)
• Belum menginput sama sekali: 121 sub-kegiatan (12,03%).
(tan)
