TERNATE, NUANSA – Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Maluku Utara masa bakti 2026–2031 secara resmi dikukuhkan di Kie Raha Ballroom, Muara Hotel Ternate, Minggu (25/10). Gazali Abd Mutalib resmi dilantik sebagai Ketua DPD APINDO Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan DPN Pusat Nomor 682/SK-DPN/1.1/2B/X/26, yang disaksikan langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjonda.
Dalam sambutannya, Gubernur Sherly menekankan bahwa APINDO merupakan mitra strategis pemerintah daerah untuk menghubungkan sektor hulu dan hilir dalam rantai ekonomi lokal. Meskipun pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tetap yang tertinggi secara nasional—mencapai 19 persen pada kuartal I dan 15 persen pada kuartal II 2026. Gubernur mengingatkan agar pertumbuhan tersebut tidak hanya terkonsentrasi pada hilirisasi dan industri pertambangan.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di hilir belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha di hulu seperti UMKM, petani, dan nelayan. Rantai ekonominya belum terkoneksi dengan baik. Ekonomi daerah yang kuat terjadi apabila hulu dan hilir tersambung secara merata,” ujar Sherly.
Sherly meminta pengurus APINDO Maluku Utara yang baru dilantik untuk segera memetakan kebutuhan industri besar di Halmahera (seperti IWIP, Harita, dan Antam) yang dapat disuplai oleh pengusaha lokal. Langkah ini sejalan dengan tema HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara, yaitu “Tumbuhnya Harus Terasa” yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
Selain fokus pada keterkaitan industri pertambangan, Sherly juga menyoroti potensi besar Blue Economy (Ekonomi Biru) di Maluku Utara. Menurutnya, potensi laut Maluku Utara luar biasa besar namun belum sepenuhnya terkonversi menjadi nilai ekonomi yang optimal bagi masyarakat. Pemerintah daerah menegaskan kesiapannya sebagai regulator untuk membuka jalan investasi dan berkolaborasi bersama APINDO untuk menciptakan market serta nilai tambah.
Sementara itu, Ketua DPN APINDO Shinta Widjaja Kamdani menyampaikan bahwa masa depan ekonomi Maluku Utara bertumpu pada tiga nadi utama:
• Industri berdaya saing tinggi (kawasan industri Pulau Obi dan Halmahera)
• Kekayaan alam dan laut melimpah (sektor perikanan dan perkebunan)
• Pariwisata yang beragam (berakar pada sejarah, budaya, dan keindahan alam).
Menanggapi arahan Gubernur mengenai Blue Economy, Shinta memaparkan bahwa 76 persen wilayah Maluku Utara adalah laut, dengan potensi 592 ribu hektare kawasan budidaya rumput laut serta potensi sumber daya ikan lebih dari 1,1 juta ton per tahun.
“APINDO berkomitmen memetakan peluang investasi dan membangun ekosistem lengkap dari hilirisasi rumput laut, bukan sekadar keagenan. Selain itu, dengan keberadaan 313.005 UMKM di Maluku Utara, APINDO siap mendampingi melalui program seperti Innopreneur Leadership Program untuk memperkuat kepemimpinan dan skala usaha UMKM,” ujar Shinta.
Acara pengukuhan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Maluku Utara, Sekretaris Daerah Maluku Utara, Wakil Wali Kota Ternate, pimpinan instansi vertikal, Kepala OJK Maluku Utara, para pimpinan perbankan, jajaran pengurus DPN dan DPD APINDO, serta para pelaku usaha lokal.
Dengan dikukuhkannya kepengurusan periode 2026–2031, APINDO Maluku Utara diharapkan menjadi jembatan yang solid antara kebijakan pemerintah, kebutuhan industri hilir, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. (tan)
