NUANSA, TIDORE – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau pekerjaan pengeboran air baku di Gurabunga, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Kamis (29/10/2026). Peninjauan ini menjadi bagian dari kunjungan kerjanya untuk melihat langsung kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat, mulai dari penyediaan air bersih hingga peningkatan konektivitas jalan dan jembatan.
Dalam kunjungan tersebut, Dody menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ketersediaan air bersih, menurutnya, merupakan kebutuhan mendasar yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan, terutama di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara.
Peninjauan pengeboran air baku di Gurabunga menjadi salah satu upaya untuk melihat perkembangan penyediaan sumber air bagi masyarakat. Pemenuhan kebutuhan air bersih dinilai penting untuk mendukung kualitas hidup warga sekaligus menunjang aktivitas sehari-hari.
Selain meninjau pekerjaan pengeboran air baku, Menteri PU juga memantau kondisi infrastruktur jalan di Kota Ternate dan Tidore Kepulauan. Kedua agenda tersebut mencerminkan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memperkuat aksesibilitas dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
Dody menekankan bahwa jalan dan jembatan memiliki peran strategis dalam memperlancar mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Karena itu, peningkatan layanan infrastruktur konektivitas perlu terus didorong, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses.
“Peningkatan layanan jalan dan jembatan diperlukan untuk membuka akses masyarakat antardaerah, memperlancar mobilitas, serta mendukung kegiatan ekonomi,” ujar Dody.
Perhatian terhadap konektivitas juga mencakup Pulau Halmahera dan Pulau Taliabu. Kondisi geografis Maluku Utara yang terdiri atas gugusan pulau membutuhkan perencanaan infrastruktur yang terintegrasi agar hubungan antardaerah semakin baik dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik dapat meningkat.
Untuk mendukung upaya tersebut, Dody meminta seluruh unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian PU memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah. Penyelarasan program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dinilai penting agar pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan serta prioritas di lapangan.
“Seluruh UPT harus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah, sekaligus lebih peka terhadap isu-isu strategis di daerah,” tegasnya.
Dody juga mengingatkan jajarannya agar mampu merespons setiap kejadian bencana secara cepat dan tepat, terutama jika berdampak pada keselamatan masyarakat maupun menyebabkan kerusakan infrastruktur. Kesiapsiagaan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan layanan infrastruktur tetap berjalan dan masyarakat memperoleh perlindungan saat menghadapi kondisi darurat.
Kunjungan kerja ini turut dihadiri Plt. Direktur Pembangunan Jalan Moch. Iqbal Tamher, Gubernur Maluku Utara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara, Sultan Tidore, Sultan Ternate, serta Wali Kota Tidore Kepulauan.
Hadir pula jajaran UPT Kementerian PU di Maluku Utara, yakni Plt. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara Abdul Hamid Payapo, Plt. Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara Budi Prasetyo, Plt. Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Naomi, serta Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK).
Melalui kunjungan tersebut, penyediaan air bersih dan peningkatan konektivitas menjadi dua aspek penting dalam pembangunan infrastruktur di Maluku Utara. Tindak lanjut pekerjaan, kesiapan fasilitas pendukung, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memastikan program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (cep)
