Oleh: Ardi Turege
Kordinator Law Fighter’s Community
____________________
“Ketika Ruang Akademik Dibungkam, dan Keadilan Konstitusional Harus Diperjuangkan”
Ada satu hal yang seharusnya tidak pernah hilang dari kehidupan sebuah perguruan tinggi: keberanian untuk berpikir berbeda. Sebab, kampus bukan sekadar tempat menyelenggarakan perkuliahan, membagikan pengetahuan, memberikan nilai, atau menerbitkan ijazah. Kampus adalah ruang & tempat akal sehat diuji, kekuasaan dikritik, kebenaran diperdebatkan, dan ketidakadilan dipersoalkan. Ketika keberanian itu mulai dibatasi, ketika suara kritis dianggap sebagai ancaman, dan ketika perbedaan pandangan diperlakukan sebagai pembangkangan, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya kebebasan seseorang, melainkan masa depan tradisi intelektual perguruan tinggi itu sendiri.
Persoalan pembungkaman ruang akademik di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), apabila dicermati sebagaimana dipersoalkan dalam dinamika internal kampus, patut ditempatkan dalam kerangka yang lebih besar:
Yakni; bagaimana sebuah institusi pendidikan tinggi memperlakukan kebebasan berpikir dan keberanian menyampaikan kritik? Apakah kampus masih menjadi rumah bagi dialektika intelektual? atau justru perlahan berubah menjadi ruang yang hanya nyaman bagi mereka yang sepakat dengan kehendak (penguasa) institusi?
Pertanyaan ini penting. Sebab Universitas tidak dibangun untuk memproduksi keseragaman pikiran. Universitas justru memperoleh martabatnya karena menyediakan ruang bagi perbedaan. Seorang Akademisi tidak kehilangan kehormatannya ketika berbeda pendapat dengan pimpinan Universitas. Sebaliknya, keberanian menyampaikan kritik secara ilmiah merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual seorang insan akademik.
PATUT UNTUK DITELAAH
Di sinilah kita perlu membedakan kritik dengan pembangkangan, perbedaan pendapat dengan permusuhan, serta kebebasan akademik dengan tindakan yang melanggar etika. Tidak setiap kritik harus dibenarkan, tetapi tidak pula setiap kritik boleh dibungkam. Kritik harus dijawab dengan argumentasi, bukan intimidasi; dengan dialog, bukan ancaman; dan dengan mekanisme akademik yang transparan, bukan tindakan administratif yang berpotensi menjadi instrumen pembalasan.
Kampus yang sehat tidak takut pada kritik. Justru kampus yang memiliki tradisi akademik kuat akan menjadikan kritik sebagai mekanisme koreksi terhadap kekuasaan dan kebijakan institusional. Sebab, kekuasaan yang tidak pernah dikritik cenderung kehilangan kemampuan untuk mengoreksi dirinya sendiri.
Dalam konteks inilah, kita perlu belajar dari Prof. Denny Indrayana, Seorang Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Madah (UGM)
Salah satu pelajaran penting dari perjalanan intelektual dan sikap konstitusionalnya adalah bahwa hukum tidak boleh berhenti menjadi sekadar perangkat formal dan legitimasi kekuasaan. Hukum harus menjadi instrumen pembatas kekuasaan, pelindung hak konstitusional, dan jalan untuk menghadirkan keadilan. Keberanian mempertanyakan keputusan penguasa, sekalipun berhadapan dengan institusi yang memiliki kewenangan yang begitu besar.
Pelajaran tersebut menjadi semakin relevan ketika kita menengok persoalan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Perdebatan mengenai syarat pencalonan Gibran tidak dapat dilepaskan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut memberikan pengecualian terhadap ketentuan usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan ini kemudian membuka kotak pandora atau jalan bagi Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan meskipun usianya belum mencapai 40 tahun.
Namun, persoalan konstitusional yang muncul tidak berhenti pada saat itu saja.
Pada tanggal 10 September 2026 gugatan masuk ke MK dengan NOMOR perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang diajukan oleh Prof. Denny Indrayana dkk. Merupakan awal mula terbukanya kembali pintu kotak pandora untuk di-review. Tujuan gugatan tersebut adalah untuk menguji kembali keabsahan syarat administratif atas keterpilihan serta pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, khususnya mengenai pemenuhan syarat pendidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 139 huruf r UU Pemilu.
Di sinilah pentingnya membedakan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Kepastian hukum menghendaki agar aturan dan putusan dijalankan secara konsisten. Sementara keadilan substantif menuntut agar penerapan hukum tidak kehilangan ruh keadilan, kesetaraan, dan integritas konstitusi apabila dikemudian hari ada temuan baru terkait ihwal yang melanggar prinsip-prinsip konstitusi.
Ketika persoalan pencalonan Wakil Presiden tersebut, kembali dibawa ke dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, padahal tenggang waktu Penyelenggaran Pemilu sudah lewat, status Gibran Rakabuming Raka bukan lagi sebagai calon Wapres melainkan sudah menjadi pejabat negara (Wakil Presiden), dan bahkan pemohon tidak memiliki legal standing. Sesungguhnya, yang dipertaruhkan bukan semata-mata kemenangan atau kekalahan pasangan calon. Lebih dari itu, yakni terdapat pertanyaan mengenai integritas proses demokrasi, prinsip-prinsip pemilu, etika penyelenggaraan kekuasaan, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Perjuangan melalui PHPU, dalam kerangka argumentasi para pemohon, dapat dipahami sebagai upaya meminta Mahkamah Konstitusi menilai apakah proses pemilu telah berlangsung sesuai dengan prinsip konstitusionalitas, kejujuran, keadilan, dan integritas demokrasi ataukah tidak. Dengan demikian, gugatan tersebut tidak semestinya disederhanakan sebagai ketidakpuasan politik terhadap hasil Pilpres semata. Ia harus dibaca secara komprehensif berdasarkan dalil, bukti, kewenangan pengadilan, dan standar hukum yang berlaku”.
Inilah makna penting memperjuangkan keadilan substantif. Karena, keadilan tidak boleh hanya diukur dari terpenuhinya prosedur secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah proses tersebut berlangsung dengan menjunjung tinggi integritas, kesetaraan, dan etika konstitusional ataukah tidak.
Akan tetapi, keadilan substantif juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hukum acara, mengesampingkan bukti, atau memaksakan kesimpulan yang telah ditentukan sebelumnya. Keadilan justru memperoleh kekuatannya ketika diperjuangkan melalui argumentasi yang jernih, pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, serta penghormatan terhadap prinsip negara hukum.
Di titik inilah, pembungkaman ruang akademik di kampus dan kontroversi konstitusional dalam pencalonan Gibran menemukan titik temu filosofisnya. Keduanya berbicara tentang bagaimana kekuasaan seharusnya diperlakukan. Apakah kekuasaan boleh berjalan tanpa koreksi? Apakah kritik dapat disingkirkan hanya karena mengganggu kenyamanan pemegang otoritas? Dan apakah prosedur formal cukup untuk membenarkan setiap tindakan, tanpa mempertimbangkan nilai keadilan yang menjadi tujuan hukum?
Jawabannya tentu tidak.
Kekuasaan di kampus harus dibatasi oleh etika akademik, statuta, peraturan perundang-undangan, dan prinsip kebebasan akademik. Demikian pula kekuasaan dalam negara harus dibatasi oleh konstitusi, prinsip pemisahan kekuasaan, independensi peradilan, dan mekanisme pertanggungjawaban publik.
Tidak ada pimpinan kampus yang memiliki otoritas tanpa batas untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dipikirkan oleh sivitas akademika. Tidak pula ada pejabat negara atau lembaga konstitusi yang kebal dari kritik hanya karena memiliki kewenangan formal.
Dalam konteks UMMU, mempertahankan ruang akademik berarti mempertahankan martabat universitas itu sendiri. Kritik terhadap kebijakan institusi bukanlah tindakan meruntuhkan kampus. Justru kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab dapat menjadi fondasi bagi pembenahan tata kelola, penguatan demokrasi internal, dan peningkatan kualitas kehidupan akademik.
Karena itu, penyelesaian setiap persoalan internal kampus harus mengutamakan dialog, keterbukaan, objektivitas, dan mekanisme penyelesaian yang adil. Jika terdapat dugaan pelanggaran, maka harus dibuktikan melalui proses yang transparan. Jika terdapat perbedaan pandangan, maka harus diselesaikan melalui argumentasi. Dan jika terdapat kebijakan yang keliru, maka harus tersedia ruang koreksi tanpa rasa takut terhadap pembalasan.
Sebab, Universitas yang membungkam kritik pada akhirnya sedang membatasi dirinya sendiri untuk berkembang.
“Belajar pada Prof. Denny Indrayana bukan berarti harus selalu menyetujui setiap pandangan atau strategi hukumnya. Lebih penting dari itu, kita belajar tentang keberanian intelektual untuk menguji kekuasaan, kesediaan menggunakan argumentasi konstitusional, dan keyakinan bahwa hukum harus terus diperjuangkan agar tidak kehilangan orientasi keadilannya”.
Kita membutuhkan keberanian semacam itu di ruang akademik. Kita juga membutuhkannya dalam kehidupan bernegara. Sebab, demokrasi tidak akan tumbuh dari kepatuhan yang dipaksakan, melainkan dari kesadaran kritis warga negara. Dan perguruan tinggi tidak akan menjadi pusat peradaban jika para akademisinya takut menyampaikan kebenaran.
Pada akhirnya, persoalan ini membawa kita pada satu kesimpulan mendasar: kekuasaan boleh memiliki kewenangan, tetapi tidak boleh kehilangan batas; hukum boleh memiliki prosedur, tetapi tidak boleh kehilangan keadilan; dan kampus boleh memiliki kepemimpinan, tetapi tidak boleh kehilangan kebebasan akademik.
Sebab, ketika kritik dibungkam, kampus kehilangan akalnya. Ketika konstitusi diperlakukan sekadar sebagai formalitas, negara kehilangan arah moralnya. Dan ketika keadilan hanya diukur dari siapa yang berkuasa, hukum kehilangan alasan keberadaannya.
Maka, mempertahankan kebebasan akademik di UMMU dan memperjuangkan keadilan substantif dalam persoalan konstitusional pencalonan Gibran sesungguhnya merupakan bagian dari perjuangan yang sama: memastikan bahwa kekuasaan tetap tunduk pada prinsip, hukum tetap berpihak pada keadilan, dan kebenaran tidak pernah kehilangan ruang untuk disuarakan.
Itulah pelajaran yang layak kita renungkan ketika belajar pada Prof. Denny Indrayana.
Et Ipsa Scientia Potestas Est = Pengetahuan adalah kekuatan (Francis Bacon). (*)
