SOFIFI, NUANSA – Kebijakan penentuan harga dasar buah kelapa di Kabupaten Halmahera Utara berujung sengketa informasi publik. Sekelompok mahasiswa resmi mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Maluku Utara setelah menilai pemerintah daerah tidak membuka informasi terkait kebijakan tersebut.
Perkara ini menjadi sengketa informasi perdana yang diregistrasi KI Maluku Utara pada periode jabatan kedua. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) selaku PPID utama, ditetapkan sebagai pihak termohon.
Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Maluku Utara, Ismad Sahupala, mengungkapkan bahwa akta registrasi perkara telah diterbitkan. Dokumen tersebut sekaligus menjadi dasar pemanggilan para pihak untuk mengikuti sidang awal.
“Sidang awal rencananya akan kita gelar pada tanggal 23 November 2026 mendatang,” ujar Ismad di Sofifi, Selasa (10/11).
Menurut Ismad, terdapat sekitar lima poin informasi yang diminta pemohon dan menjadi objek sengketa. Salah satu yang menjadi perhatian utama ialah informasi mengenai penentuan harga dasar buah kelapa antara Pemda Halut dan pihak perusahaan, termasuk dokumen serta pertimbangan yang mendasari penetapan harga tersebut.
Pemohon menilai informasi itu penting karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat di wilayah dampingan mereka yang terdampak langsung oleh kebijakan harga kelapa.
Namun, informasi yang diminta disebut belum dibuka oleh pemerintah daerah melalui PPID. Kondisi tersebut kemudian mendorong pemohon menempuh jalur penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.
Ismad menjelaskan, sebelum perkara diperiksa lebih jauh, majelis komisioner akan memastikan terpenuhinya seluruh tahapan permohonan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Badan publik memiliki waktu 10 hari kerja untuk memberikan tanggapan atas permintaan informasi. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama tujuh hari kerja dengan alasan tertulis. Jika pemohon tidak puas atau tidak memperoleh tanggapan, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID.
Atasan PPID selanjutnya memiliki waktu paling lama 30 hari kerja untuk memberikan tanggapan atas keberatan tersebut.
“Dokumen-dokumen inilah yang menjadi kebutuhan formal kami untuk melihat apakah alokasi waktu tersebut telah terpenuhi sebelum mengambil keputusan sela,” jelasnya.
Dalam sidang awal pada 23 November nanti, majelis komisioner akan memeriksa dua aspek utama, yakni kewenangan kelembagaan Komisi Informasi dalam menangani perkara serta kedudukan hukum (legal standing) pemohon dan termohon.
Setelah pemeriksaan awal, penyelesaian perkara akan ditempuh melalui mediasi. Jika kedua pihak mencapai kesepakatan, sengketa dapat diselesaikan melalui kesepakatan mediasi. Sebaliknya, apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, perkara akan dilanjutkan ke tahap ajudikasi nonlitigasi.
“Tahapan ini meliputi pembuktian, pemeriksaan keterangan para pihak dan saksi, hingga pembacaan putusan,” ucap Ismed.
Ismad menambahkan, KI Maluku Utara saat ini tengah mematangkan persiapan pembentukan majelis komisioner, mediator, dan panitera pengganti.
“Penetapan perangkat persidangan tersebut ditargetkan rampung dalam pekan ini,” tandas Ismed. (tan)
