TERNATE, NUANSA – Kepemilikan dan pengendalian PT Halmahera Mineral Utama, perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, mulai menjadi sorotan. Anatomi Pertambangan Indonesia (API) mempertanyakan siapa pemilik manfaat sebenarnya (beneficial owner) perusahaan tersebut dan bagaimana proses penerbitan izin pertambangannya. Sorotan ini mencuat menyusul dugaan adanya afiliasi perusahaan dengan mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo dan pengusaha Arif Kurniawan. API meminta aparat penegak hukum dan kementerian terkait menelusurinya berdasarkan dokumen korporasi, aliran kepemilikan saham, serta bukti hubungan pengendalian perusahaan.
Direktur Riset dan Opini API, Safrudin Taher, menilai persoalan ini tidak boleh berhenti pada pemeriksaan nama-nama yang tercantum dalam struktur formal perusahaan. Menurutnya, publik perlu mengetahui siapa pihak yang sesungguhnya mengendalikan perusahaan, siapa yang menyediakan modal, dan siapa yang menikmati manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan tersebut. “Kami mendesak Kejaksaan Agung dan Kementerian ESDM menelusuri dugaan relasi kepentingan dalam bisnis pertambangan nikel ini. Jika benar terdapat afiliasi dengan Listyo Sigit Prabowo maupun Arif Kurniawan, hubungan tersebut harus dibuktikan dan dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai struktur kepemilikan formal justru menutupi pengendali perusahaan yang sebenarnya,” ujar Safrudin dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada Nuansa Media Grup (NMG), Minggu (15/11/2026).
IUP 540 Hektare, Struktur Saham Belum Menjawab Siapa Pengendali
Berdasarkan data perizinan yang menjadi perhatian API, PT Halmahera Mineral Utama tercatat memiliki IUP komoditas nikel pada tahap Operasi Produksi dengan luas wilayah 540 hektare di Kabupaten Halmahera Tengah. Izin tersebut tercatat dengan Nomor 42/1/IUP/PMDN/2025, berlaku sejak 3 September 2025 hingga 21 Desember 2029.
Di atas kertas, struktur kepemilikan saham perusahaan menunjukkan Dharma Rosadi Internasional menguasai 30 persen saham, sementara Kencana Reksa Gemilang memiliki 70 persen saham. Namun, komposisi saham tersebut belum dengan sendirinya menjawab siapa pemilik manfaat akhir perusahaan. Pertanyaan penting lainnya adalah apakah terdapat hubungan kepemilikan silang, perjanjian pengendalian, pembiayaan, atau hubungan bisnis dengan pihak-pihak yang disebut dalam dugaan afiliasi.
API menilai keterbukaan informasi mengenai pemilik manfaat sebenarnya merupakan bagian penting dari pengawasan industri ekstraktif. “Pertanyaan mendasarnya bukan hanya siapa yang tercatat memiliki saham, tetapi siapa yang sesungguhnya mengendalikan perusahaan. Kami juga mempertanyakan WIUP mana yang menjadi dasar penerbitan IUP tersebut, bagaimana prosesnya, dan apakah seluruh persyaratan telah dipenuhi,” tegas Safrudin.
Jejak Kontraktor dan Konsultan Tambang Perlu Ditelusuri
API juga menyoroti informasi mengenai sejumlah orang di Maluku Utara yang disebut terlibat dalam operasional PT Halmahera Mineral Utama. Mereka dikabarkan memiliki latar belakang organisasi di bidang pertambangan serta pengalaman sebagai kontraktor dan konsultan tambang. Selain struktur kepemilikan, API menyoroti informasi mengenai kunjungan kerja mantan istri Listyo Sigit Prabowo ke Sofifi, Maluku Utara, pada 25 Agustus 2026. Safrudin meminta informasi tersebut ditelusuri secara proporsional, terutama mengenai agenda dan tujuan kunjungan apabila memang terdapat relevansi dengan aktivitas bisnis pertambangan.
Di luar persoalan kepemilikan, aspek yang tidak kalah penting adalah legalitas penerbitan IUP PT Halmahera Mineral Utama. API meminta Kementerian ESDM menjelaskan secara terbuka dasar penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang menjadi landasan penerbitan izin tersebut. Pemeriksaan perlu mencakup sejumlah aspek mendasar, antara lain: Dokumen penetapan dan status WIUP yang menjadi dasar penerbitan IUP. Riwayat proses perizinan dan pemenuhan persyaratan administratif maupun teknis. Persetujuan lingkungan dan kesesuaian kegiatan pertambangan dengan tata ruang. Status serta batas wilayah konsesi, termasuk kemungkinan tumpang tindih dengan perizinan lain. Kesesuaian lokasi kegiatan dengan kawasan hutan dan ketentuan penggunaan kawasan hutan. Identitas pemilik manfaat sebenarnya serta sumber pembiayaan perusahaan. Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan bahwa izin yang diterbitkan bukan sekadar memenuhi kelengkapan administratif, melainkan juga memiliki dasar hukum dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kementerian ESDM juga perlu memberikan penjelasan mengenai status aktual izin tersebut dan dokumen pendukungnya, sehingga informasi yang beredar tidak hanya bersandar pada klaim satu pihak. API mendesak Kejaksaan Agung menelusuri kemungkinan adanya konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran hukum apabila ditemukan bukti awal yang relevan. Sementara itu, Kementerian ESDM diminta membuka informasi mengenai proses penerbitan IUP dan struktur kepemilikan perusahaan sesuai ketentuan keterbukaan informasi dan peraturan yang berlaku. Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) juga diminta memeriksa status penguasaan dan penggunaan kawasan apabila terdapat indikasi kegiatan pertambangan yang bersinggungan dengan kawasan hutan.
Bagi API, persoalan ini penting karena Maluku Utara merupakan salah satu wilayah strategis dalam industri nikel nasional. Besarnya nilai ekonomi sumber daya alam tersebut harus diimbangi dengan pengawasan perizinan, transparansi korporasi, dan penegakan hukum yang independen. “Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi nama besar, jabatan, ataupun kekuatan ekonomi. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses sesuai ketentuan hukum. Tetapi pemeriksaan juga harus didasarkan pada bukti, bukan asumsi atau spekulasi,” kata Safrudin. Kasus PT Halmahera Mineral Utama menyisakan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban resmi. Siapa pemilik manfaat sebenarnya di balik perusahaan? Siapa yang menyediakan modal? Siapa yang mengendalikan keputusan strategis? Dari mana asal WIUP yang menjadi dasar penerbitan IUP? Dan apakah seluruh tahapan perizinannya telah sesuai dengan ketentuan hukum?. (rii)
