JAILOLO, NUANSA – Pelayanan kesehatan di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, kembali menjadi sorotan. Kepala Puskesmas Jailolo dipertanyakan setelah keluarga almarhumah Indafani mengaku tidak mendapat pinjaman ambulans untuk mengangkut jenazah dari Pelabuhan VIP Jailolo menuju Desa Akediri, Kecamatan Jailolo. Akibatnya, keluarga terpaksa menggunakan mobil pikap.
Indafani adalah mahasiswi asal Desa Malapat, Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. Ia meninggal dunia di kamar kosnya di Kelurahan Akehuda, Kota Ternate, Minggu (15/11/2026).
Kronologi Kejadian
Keluarga bertolak dari Ternate sekitar pukul 05.00 WIT, Senin (16/11/2026), menuju Desa Akediri untuk memakamkan jenazah. Sebelum tiba di Pelabuhan VIP Jailolo, mereka telah berkoordinasi dengan RSUD Jailolo agar ambulans disiapkan.
Namun, setibanya di Jailolo, ambulans RSUD diketahui sedang mengantar pasien rujukan ke Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Keluarga lalu mencari alternatif melalui Puskesmas Jailolo dan menghubungi kepala puskesmas untuk meminjam ambulans.
Menurut pengakuan keluarga, permintaan itu tidak direspons sebagaimana diharapkan. Kepala puskesmas disebut beralasan bahwa sopir ambulans tidak pernah mengangkat telepon. Padahal, keluarga mengaku sudah menyampaikan bahwa kondisinya mendesak dan mereka telah menyiapkan sopir sendiri.
“Kami sudah berusaha berkoordinasi. Ini kondisi darurat karena kami membawa jenazah dari Ternate. Kami juga sudah menyiapkan sopir sendiri, jadi tidak perlu lagi mencari sopir,” ungkap salah satu anggota keluarga kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
Setelah menunggu lebih dari satu jam, keluarga tetap tidak mendapat izin menggunakan ambulans tersebut.
“Kami tunggu kurang lebih satu jam, tetapi Kapus tidak mau meminjamkan mobil ambulans. Akhirnya kami terpaksa menggunakan mobil pikap untuk membawa jenazah menuju Desa Akediri,” kata pihak keluarga dengan nada kesal.
Keluarga menyayangkan penolakan itu. Menurut mereka, ambulans merupakan fasilitas pelayanan publik yang semestinya dapat dimanfaatkan membantu masyarakat dalam kondisi mendesak, dengan tetap memperhatikan ketentuan penggunaan dan ketersediaan kendaraan.
Mereka juga mempertanyakan alasan penolakan, terlebih karena keluarga telah berupaya mencari solusi dengan menyediakan sopir sendiri. Kondisi ini dinilai menambah beban keluarga yang sedang berduka.
Peristiwa ini menjadi catatan serius bagi pelayanan kesehatan di Halbar. Kepala puskesmas sebagai penanggung jawab fasilitas kesehatan di tingkat kecamatan diharapkan tidak hanya berorientasi pada prosedur administratif, tetapi juga peka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Keluarga berharap pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan Halbar, mengevaluasi persoalan ini dan meminta penjelasan dari Kapus Jailolo agar kejadian serupa tidak kembali dialami warga.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan atau klarifikasi dari Kepala Puskesmas Jailolo terkait alasan tidak diberikannya izin penggunaan ambulans tersebut. (adi/tan)
