google.com, pub-1253583969328381, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Daerah  

Pemkot Tidore Biayai Fasilitas Instansi Vertikal Pakai APBD Senilai Rp25,5 Miliar 

Kantor Wali Kota Tidore. (Istimewa)

TIDORE, NUANSA – Di tengah pembangunan yang belum sepenuhnya merata dan kesejahteraan masyarakat yang masih jauh dari harapan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan justru mengalokasikan uang puluhan miliar rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan fasilitas sejumlah instansi vertikal.

Berdasarkan dokumen rekapitulasi anggaran yang dihimpun, total alokasi APBD selama periode 2024 hingga 2026 untuk pembangunan dan penataan fasilitas Polda Maluku Utara, termasuk Polresta dan Polsek, Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tidore Kepulauan mencapai Rp25.588.680.000.

google.com, pub-1253583969328381, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Besarnya anggaran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai arah prioritas belanja daerah. Sebab, di saat pemerintah daerah menggelontorkan dana puluhan miliar untuk fasilitas instansi vertikal, masih terdapat persoalan pemerataan pembangunan, kebutuhan infrastruktur dasar, serta kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan perhatian serius.

Kondisi ini juga perlu dilihat dari sisi kemampuan fiskal daerah, terutama dalam memenuhi kebutuhan belanja pelayanan publik dan memperhatikan kesejahteraan aparatur non-ASN di lingkungan Pemkot Tidore Kepulauan. Berdasarkan dokumen tersebut, aliran anggaran untuk pembangunan fasilitas instansi vertikal berlangsung selama tiga tahun berturut-turut.

Pada tahun anggaran 2024, Pemkot Tidore mengalokasikan dana untuk pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Maluku Utara. Di antaranya rekonstruksi jalan SPN-Samafu, pembangunan pagar, sejumlah proyek gorong-gorong, normalisasi sungai, hingga pembangunan jalan masuk. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk rehabilitasi Kantor Polresta Tidore serta renovasi mess dan aula Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan.

Memasuki tahun 2025, alokasi anggaran meningkat dengan sejumlah proyek pembangunan gedung baru. Di antaranya pembangunan Gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Maluku Utara senilai Rp5,17 miliar. Kemudian pembangunan Gedung Reskrim, Narkoba, Sikum, dan Propam Polresta Tidore senilai Rp2,35 miliar. Pemkot juga mengalokasikan Rp2,35 miliar untuk pembangunan Gedung Rumah Rehabilitasi Narkoba BNNK Tidore serta Rp1,15 miliar untuk penataan halaman Kantor Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan.

Pola penganggaran serupa berlanjut pada tahun 2026. Pemkot Tidore kembali mengalokasikan dana sebesar Rp10.275.000.000 untuk keberlanjutan pembangunan fasilitas sejumlah instansi vertikal tersebut, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan teknis. Dengan demikian, dalam kurun waktu tiga tahun, APBD Tidore Kepulauan telah mengalokasikan lebih dari Rp25,5 miliar untuk pembangunan dan penataan fasilitas instansi vertikal.

Persoalannya bukan semata-mata pada pembangunan fasilitas kepolisian, kejaksaan, maupun BNN. Dukungan terhadap institusi pelayanan dan penegakan hukum tentu memiliki tujuan tertentu. Namun, penggunaan uang daerah untuk membiayai fasilitas instansi vertikal perlu disertai kejelasan dasar hukum, mekanisme penganggaran, status kepemilikan aset, serta manfaatnya bagi masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan pembangunan dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Tidore Kepulauan. Kebutuhan jalan dan infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak boleh kehilangan tempat dalam prioritas anggaran.

Publik pun berhak mempertanyakan apakah alokasi puluhan miliar rupiah tersebut telah melalui kajian urgensi dan perbandingan prioritas yang memadai. Terlebih, ketika kemampuan fiskal daerah harus dibagi untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Transparansi mengenai sumber pendanaan, dasar penganggaran, mekanisme hibah atau bentuk dukungan lainnya, hingga status aset yang dibangun menjadi penting agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan daerah bukan hanya seberapa banyak gedung yang berdiri atau fasilitas instansi yang dibangun, melainkan sejauh mana anggaran publik mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sebab, pembangunan seharusnya tidak hanya terlihat megah di pusat-pusat pelayanan pemerintahan, tetapi juga harus dirasakan hingga ke pelosok wilayah dan kehidupan warga Tidore Kepulauan. (tan)

google.com, pub-1253583969328381, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Exit mobile version