SOFIFI, NUANSA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan pengembangan kawasan wisata budaya O’hongana Manyawa (Togutil) berjalan kondusif tanpa kendala berarti. Hal tersebut direalisasikan lewat rapat pembahasan ganti untung tanaman bersama pimpinan OPD terkait, serta perwakilan Suku Togutil, Senin (16/11).
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Maluku Utara, Sukur Lila, mengatakan rapat ini membahas teknis pembayaran tanaman yang ada di lahan. Penyelesaian masalah tersebut dilakukan dengan cara ganti untung.
“Bahwa ganti rugi lahan negara hanya diberikan untuk tanaman tumbuh milik warga, bukan untuk kepemilikan tanahnya,” jelas Sukur kepada perwakilan masyarakat adat.
Plt Kepala Dinas Sosial Maluku Utara, Zen Kasim, menambahkan pengerjaan fisik direncanakan sejatinya mulai berjalan pada September 2026, namun sempat mengalami penundaan akibat kendala ganti rugi tanaman masyarakat di lahan 4,78 hektar tersebut.
“Plan (rencana) awal kita sudah mulai 1 Agustus 2026, tapi kita terlambat sekitar satu bulan karena terkait kendala proses ganti rugi” ujar Zen.
Zen menyebut pihaknya terus berkoordinasi intensif dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tidore Kepulauan untuk memastikan seluruh persiapan pengerjaan berjalan sesuai rencana.
Dihimpun dari jalannya rapat, pembangunan hunian bagi warga O’hongana Manyawa mendapat dukungan anggaran dari Kementerian Sosial sebesar Rp2 miliar, dengan alokasi khusus untuk 40 unit rumah di Desa Tayawi sebesar Rp225 juta.
Menariknya, konsep hunian dirancang tanpa mengesampingkan kearifan lokal masyarakat setempat. Rumah, kata dia, nantinya akan dibangun berbentuk panggung dengan atap rumbia, serta dinding dan lantai berbahan papan kayu.
Desain ini dirumuskan berdasarkan aspirasi warga saat peninjauan langsung ke Tayawi atas instruksi Gubernur Maluku Utara.
Mewakili perwakilan Suku Togutil, Om Son menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah provinsi dan Kota Tidore Kepulauan yang telah memberikan perhatian atas ganti untung tanaman untuk pembangunan hunian tersebut.
Menurut dia, dukungan dan kesediaan pemerintah dalam melakukan ganti untung hak atas tanaman demi kepentingan masyarakat merupakan kontribusi penting bagi percepatan pembangunan infrastruktur di Maluku Utara.
Menutup jalannya rapat hari itu, Sukur Lila kembali menegaskan bahwa proses ganti rugi kepada masyarakat di wilayah pembangunan hanya dialokasikan untuk tanaman atau tanam tumbuh yang ada di dalam kawasan hutan, bukan untuk kepemilikan lahannya dan akan dilakukan di tahun 2027.
“Kompensasi pembayaran akan diberikan di tahun 2027 untuk tanaman produktif milik masyarakat seperti kelapa, cengkih, pala, sesuai dengan mekanisme resmi dari pemerintah melalui Keputusan Wali Kota Tahun 2023,” jelas Sukur.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Pemerintah Provinsi Maluku Utara secara berkesinambungan terus memberdayakan masyarakat adat terpencil agar makin sejahtera.
Pembangunan ini menjadi wujud nyata perhatian pemerintah daerah dan pusat dalam menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan, pelayanan, dan perhatian yang setara.
Melalui kepemimpinan Sherly–Sarbin, Pemprov Malut terus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menghargai keberadaan masyarakat adat sebagai aset budaya bangsa. Keberagaman adalah kekuatan, dan memperkuat posisi masyarakat adat merupakan langkah penting dalam menjaga warisan budaya Maluku Utara. (tan)










