Oleh: Asmar Bani
Ketua Yayasan Al-Ihsan Halaqah Nusantara
____________________
MENJELANG peringatan Hari Guru Nasional 2026, terdapat tiga kabar penting yang patut menjadi renungan bagi dunia pendidikan Maluku Utara. Pertama, pada 13 November 2026, Tandaseru memberitakan rencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara meningkatkan kemampuan bahasa Inggris guru pada tahun 2027. Kedua, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Wakil Gubernur Sarbin Sehe mengungkapkan sekitar 34.000 anak belum mengakses pendidikan. Ketiga, pada 16 November 2026, Tandaseru memberitakan program “Gubernur, Kapolda, hingga Pangdam Bakal Jadi Guru Sehari di Sekolah Maluku Utara.”
Ketiga berita tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan Maluku Utara masih membutuhkan perhatian serius. Namun, muncul pertanyaan mendasar: Apakah kehadiran para pejabat menjadi guru selama satu hari benar-benar mampu menjawab persoalan pendidikan yang setiap hari dihadapi guru dan peserta didik?
Tentu, program tersebut memiliki nilai positif. Kehadiran pemimpin di ruang kelas dapat memberikan inspirasi, pengalaman, dan motivasi kepada peserta didik. Namun, pendidikan tidak cukup diselesaikan melalui kegiatan seremonial, menyampaikan motivasi, berfoto bersama, lalu meninggalkan sekolah setelah kegiatan berakhir. Pendidikan merupakan proses panjang yang membutuhkan perhatian dan keberpihakan negara setiap hari.
Setiap Hari Saja Belum Tentu Menyelesaikan Persoalan
Ada hal yang patut direnungkan. Jika guru yang setiap hari mengajar, mendidik, membimbing, dan mengevaluasi peserta didik saja belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan pendidikan akibat keterbatasan sistem dan dukungan, bagaimana mungkin kehadiran seorang pejabat selama satu hari dianggap cukup untuk memberikan jawaban?
Mengajar sehari tentu tidak sama dengan menjalankan tanggung jawab profesional seorang guru. Guru membutuhkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Pengalaman seorang gubernur, kapolda, atau pangdam tentu berharga untuk dibagikan, tetapi tidak otomatis menggantikan kompetensi dan tanggung jawab seorang pendidik. Karena itu, program Satu Hari Mengajar sebaiknya dipandang sebagai kegiatan inspiratif dan kolaboratif, bukan sebagai solusi atas persoalan pendidikan.
Persoalan Pendidikan Bukan Sekadar Kekurangan Inspirasi
Berdasarkan pemberitaan mengenai pertemuan Pangdam Moloku Kie Raha dengan Dinas Pendidikan pada 10 November 2026, Maluku Utara menghadapi persoalan sekitar 34.000 anak tidak sekolah dan kekurangan tenaga pengajar yang diperkirakan hampir 6.000 orang.
Di balik angka tersebut terdapat anak-anak yang kehilangan kesempatan belajar, sekolah yang kekurangan tenaga pendidik, serta keluarga yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan. Kondisi geografis Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan semakin memperumit persoalan. Sebagian anak harus menyeberangi laut untuk bersekolah, sementara guru menghadapi tantangan transportasi, fasilitas belajar, dan keterbatasan infrastruktur.
Dalam situasi seperti ini, sekolah tidak hanya membutuhkan kedatangan pejabat untuk mengajar sehari, tetapi kebijakan yang menjamin ketersediaan guru, ruang kelas yang layak, fasilitas pembelajaran, serta akses pendidikan yang merata.
Anak-anak di pulau terpencil bukan hanya membutuhkan motivasi dari seorang pemimpin. Mereka membutuhkan sekolah yang dapat dijangkau, guru yang hadir setiap hari, buku yang tersedia, dan kesempatan memperoleh pendidikan yang setara.
Jangan Sampai Guru Hanya Dimuliakan dalam Seremoni
Setiap peringatan Hari Guru Nasional, kita berbicara tentang kemuliaan profesi pendidik. Namun, masih banyak guru menghadapi persoalan kesejahteraan, ketidakpastian status kepegawaian, beban administrasi, keterbatasan fasilitas, dan minimnya kesempatan pengembangan profesional.
Penghormatan terhadap guru tidak boleh berhenti pada ucapan dan seremoni. Penghormatan harus diwujudkan melalui kebijakan yang melindungi profesi, memberikan kepastian hak, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat kompetensi guru.
Jika pejabat ingin menjadi guru sehari, momentum tersebut seharusnya sekaligus digunakan untuk mengunjungi sekolah yang kekurangan tenaga pendidik, berdialog dengan guru honorer dan PPPK, mendengarkan persoalan kepala sekolah, serta melihat langsung kondisi pendidikan di pulau-pulau kecil.
Akan lebih bermakna apabila setiap pejabat membawa pulang persoalan nyata dari sekolah yang dikunjungi dan menjadikannya agenda penyelesaian lintas sektor.
Dari Sehari Mengajar Menuju Setiap Hari Berpihak kepada Pendidikan
Program Satu Hari Mengajar dapat menjadi awal gerakan pendidikan yang lebih substantif apabila diikuti komitmen nyata pemerintah. Setidaknya ada empat agenda penting yang perlu diperhatikan:
1. Menangani anak tidak sekolah; Pemerintah perlu melakukan pendataan akurat, mengidentifikasi penyebab, dan menetapkan target pengembalian anak ke pendidikan.
2. Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik; Kekurangan hampir 6.000 guru membutuhkan pemetaan berdasarkan mata pelajaran, jenjang, dan wilayah kepulauan serta kebijakan pemenuhan yang terencana.
3. Meningkatkan kompetensi guru; Pelatihan bahasa Inggris, literasi, numerasi, dan teknologi harus dilakukan secara berkelanjutan, disertai pendampingan dan evaluasi.
4. Memeratakan infrastruktur Pendidikan; Ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, listrik, internet, dan transportasi pendidikan harus menjadi prioritas, terutama bagi sekolah di pulau-pulau kecil.
Seluruh unsur Forkopimda juga dapat berkolaborasi sesuai kewenangan masing-masing tanpa mengaburkan tanggung jawab profesional guru dan penyelenggara pendidikan.
Ukuran keberhasilan program bukan banyaknya pejabat yang berdiri di depan kelas atau sekolah yang dikunjungi, melainkan berkurangnya anak tidak sekolah, meratanya tenaga pendidik, meningkatnya kualitas pembelajaran, dan membaiknya layanan pendidikan.
Guru Sehari Boleh, Tetapi Keberpihakan Jangan Hanya Sehari
Pada akhirnya, kita tidak sedang mempersoalkan boleh atau tidaknya gubernur, kapolda, pangdam, dan pejabat lainnya mengajar di sekolah. Kehadiran mereka dapat menjadi sumber inspirasi bagi peserta didik. Namun, persoalan pendidikan tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan seremonial.
Ketika para pejabat meninggalkan sekolah, guru tetap harus mengajar keesokan harinya, kepala sekolah tetap menghadapi keterbatasan, dan peserta didik masih berjuang dengan persoalan yang sama.
Jika setiap hari guru berjuang tetapi persoalan pendidikan belum juga terselesaikan, jangan berharap satu hari kehadiran pejabat dapat menjadi jawaban atas semuanya.
Guru sehari mungkin memberikan inspirasi, tetapi pendidikan membutuhkan keberpihakan setiap hari. Hari Guru Nasional seharusnya bukan sekadar kesempatan bagi pejabat merasakan berdiri di depan kelas, melainkan momentum untuk memahami beratnya tanggung jawab guru dan memperbaiki kebijakan pendidikan.
Sebab, yang dibutuhkan Maluku Utara bukan sekadar pejabat yang menjadi guru sehari, melainkan pemimpin yang setiap hari memastikan tidak ada anak kehilangan hak pendidikan dan tidak ada guru dibiarkan berjuang sendirian. Selamat Hari Guru Nasional 2026. Hormati gurunya, benahi kebijakannya, dan hadirkan keberpihakan nyata bagi pendidikan Maluku Utara. (*)










