Menteri PPPA Tegaskan Kekerasan Perempuan dan Anak Ancam Ketahanan Nasional, Ajak Kolaborasi Lintas Sektor di Malut

TERNATE, NUANSA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifatul Choiri Fauzi, menegaskan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sekadar persoalan luka fisik maupun batin, melainkan ancaman serius bagi ketahanan nasional.

Hal tersebut disampaikan Menteri PPPA saat menggelar dialog interaktif bersama para Kepala Dinas PPPA dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) kabupaten/kota se-Maluku Utara, perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta tokoh perempuan di Tolire Caffe, Kota Ternate, Selasa (17/11).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Maluku Utara Rusni Sarbin, serta Kepala Dinas PPPA Maluku Utara.

Dalam paparannya, Arifatul menyoroti komposisi demografi Indonesia yang didominasi oleh perempuan (50 persen) dan anak-anak (30 persen). Menurutnya, sekitar dua pertiga penduduk Indonesia merupakan kelompok yang memiliki peran strategis bagi masa depan bangsa.

“Jika kelompok ini mengalami kekerasan, trauma dan dampaknya sangat luar biasa. Pada anak-anak, hal ini dapat menghambat pendidikan serta merusak kepercayaan diri mereka dalam bergaul. Begitu pula pada perempuan, akses pendidikan dan pemberdayaan mereka akan tertutup. Jika tidak ditangani dengan sungguh-sungguh, kita berisiko kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas,” tegas Arifatul.

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan yang diterima kementerian di tingkat pusat sepanjang tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 35.978 kasus kekerasan dengan jumlah korban mencapai lebih dari 36.000 orang, mengingat satu kasus kerap melibatkan lebih dari satu korban.

Menteri PPPA menjelaskan bahwa faktor ekonomi masih menjadi pemicu dominan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yang berujung pada tindak pemukulan, anak putus sekolah, hingga risiko stunting. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi langkah krusial.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai kemandirian desa, Kementerian PPPA terus menggencarkan kolaborasi program ketahanan pangan berbasis keluarga. Selain faktor ekonomi, Arifatul juga menyoroti perubahan pola asuh akibat pengaruh media sosial. Ia meminta keluarga dan organisasi keagamaan untuk berperan aktif memberikan edukasi moral di lingkungan maupun tempat ibadah guna membentengi anak-anak dari pengaruh negatif.

Meskipun Indonesia telah memiliki payung hukum yang kuat seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Arifatul menekankan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen layanan seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Tenaga Ahli Tingkat Daerah/Masyarakat (TATDM), serta jaringan relawan untuk mempermudah akses masyarakat.

Terkait dukungan anggaran daerah, Arifatul memaparkan adanya penyesuaian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik untuk tahun anggaran 2027.

• Total Anggaran: Mengalami penurunan dari Rp132 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp118 miliar pada tahun 2027.

• Pemerataan Penerima: Pemerintah mempertahankan jumlah daerah penerima tetap sebanyak 305 provinsi dan kabupaten/kota. Konsekuensinya, besaran dana dibagi rata menjadi sekitar Rp300 juta per daerah (dibandingkan tahun sebelumnya yang bisa mencapai Rp600 juta).

• Evaluasi Administrasi: Penentuan daerah penerima didasarkan pada penilaian ketat dari Kemen PPPA, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Daerah diimbau untuk memenuhi seluruh tahapan administrasi secara disiplin agar tidak gugur dalam penilaian berikutnya.

Menutup dialognya, Menteri PPPA mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan di Maluku Utara untuk bergandeng tangan.

“Sekuat apapun regulasi yang kita buat, hasilnya tidak akan maksimal jika kita tidak bergerak bersama menjaga lingkungan kita,” pungkasnya. (tan)