TERNATE, NUANSA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong transformasi pengelolaan sampah melalui pendekatan ekonomi sirkular sebagai upaya menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan. Sampah yang selama ini menjadi persoalan lingkungan dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah, peluang usaha, hingga sumber energi alternatif.
Dorongan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, saat membuka Kie Raha Economic Forum (KREF) November 2026 bertema “Akselerasi Ekonomi Sirkular: Strategi Transformasi Pengelolaan Sampah dan Pengembangannya Menjadi Waste to Energy di Maluku Utara”, di Ternate, Rabu (18/11).
Dalam sambutannya, Sarbin menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang secara konsisten mengawal perkembangan perekonomian daerah, pengendalian inflasi, serta mendorong inovasi bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.
Menurutnya, pembangunan ekonomi daerah tidak cukup hanya bertumpu pada ketersediaan sumber daya alam dan aktivitas investasi, tetapi juga membutuhkan kemampuan membaca peluang serta merespons perubahan, termasuk dalam membangun kesadaran bersama terhadap pengelolaan sampah.
Ia menegaskan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan pemerataan manfaat pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
“Kita tidak boleh hanya berbicara tentang seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai secara angka-angka ketika angka-angka itu belum mampu memberikan martabat terbaik buat rakyatnya,” tegas Sarbin.
Sarbin juga mengakui bahwa persoalan pengelolaan sampah di Maluku Utara masih membutuhkan perhatian serius. Berbagai upaya telah dilakukan, namun hasilnya belum maksimal, terutama dalam menyelesaikan persoalan kebersihan lingkungan dan membangun kesadaran masyarakat.
Karena itu, ia berharap forum tersebut tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi dapat mendorong langkah konkret dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di daerah.
Sementara itu, Deputi Direktur sekaligus Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, memaparkan bahwa perekonomian Maluku Utara pada Triwulan III 2026 tumbuh sebesar 16,65 persen secara tahunan (year-on-year), meningkat dibandingkan Triwulan II 2026 yang tumbuh 15,35 persen.
Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh industri pengolahan yang tumbuh sebesar 35,19 persen, dengan kontribusi mencapai 51,70 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara. Kinerja tersebut didorong peningkatan produksi berbagai produk hilirisasi nikel serta mulai berproduksinya sejumlah komoditas baru, antara lain aluminium ingot, nikel kobalt mangan hidroksida, dan akumulator listrik.
Meski demikian, Handi mengingatkan pentingnya diversifikasi ekonomi untuk memperluas sumber pertumbuhan di luar industri pengolahan berbasis mineral, memperkuat ketahanan sektor produktif, serta memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih merata.
Dalam konteks tersebut, ekonomi sirkular dinilai menjadi salah satu peluang strategis. Handi mengungkapkan bahwa berdasarkan kajian yang pernah dilakukan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), potensi ekonomi sirkular di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp600 triliun per tahun apabila didukung sistem pengelolaan yang memadai.
Menurutnya, salah satu persoalan mendasar dalam pengelolaan sampah adalah belum optimalnya pemilahan. Sampah yang tidak dipilah berpotensi kehilangan nilai ekonominya karena berbagai jenis material tercampur dan sulit dimanfaatkan kembali.
“Di mana kalau sampah tidak dipilah, itu otomatis kita kehilangan nilai ekonominya. Jadi tidak bernilai,” jelas Handi.
Melalui pemilahan dan pengolahan yang tepat, sampah dapat dimanfaatkan kembali menjadi bahan baku produk bernilai tambah maupun sumber energi. Pengembangan ekonomi sirkular juga berpotensi membuka peluang usaha bagi UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat industri daur ulang di daerah.
Bank Indonesia turut menyambut baik upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Pemerintah Kota Ternate dalam mendorong pembenahan tempat pemrosesan akhir (TPA) dan penyusunan master plan pengelolaan sampah sebagai bagian dari transformasi menuju sistem pengelolaan yang lebih modern dan berkelanjutan.
Handi menekankan bahwa pemilihan teknologi dan model pengelolaan perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah kepulauan, volume dan komposisi sampah, kesiapan infrastruktur, investasi, serta keberlanjutan operasional.
Ke depan, pengembangan ekonomi sirkular di Maluku Utara diharapkan didukung pemetaan potensi dan karakteristik sampah, penjajakan program percontohan secara bertahap, serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dunia usaha, perbankan, dan kalangan akademisi.
Melalui Kie Raha Economic Forum, Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Bank Indonesia mendorong penguatan kolaborasi dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada kebersihan lingkungan, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. (tan)










