TERNATE, NUANSA – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mendorong pengusaha lokal untuk menjadi bagian dari pengadaan pemerintah. Hal tersebut disampaikan Sherly dalam sambutannya melalui tayangan video pada kegiatan Market Sounding Persiapan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari, Kamis, Senin dan Selasa (19, 23 dan 24 November 2026) di Hotel Bela, Ternate, merupakan kolaborasi dari Dinas PUPR bersama Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Provinsi Maluku Utara.
“Saya senang melihat begitu banyak pengusaha lokal yang ingin terlibat dalam pembangunan Maluku Utara,” ucap Sherly.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada LKPP atas dukungan dan pendampingannya dalam memperbaiki tata kelola pengadaan di Maluku Utara. Ia juga berterima kasih kepada Polda, Kejaksaan Tinggi, BPKP dan BPK atas pendampingan dan pengawasannya, serta kepada seluruh rekanan dan pelaku usaha lokal yang hadir.
Menurut Sherly, salah satu tujuan utama kegiatan ini adalah membuka akses yang lebih luas bagi pengusaha lokal untuk menjadi bagian dari pengadaan pemerintah.
“Saya ingin Bapak dan Ibu memahami bagaimana mendaftar dan menawarkan produk atau jasa melalui katalog elektronik, apa saja persyaratannya, dan bagaimana mempersiapkan usaha agar mampu bersaing. Jangan sampai peluang pembangunan daerah kita begitu besar, tapi pengusaha lokal tidak bisa ikut karena kurang informasi atau belum memahami sistemnya,” tegasnya.
Gubernur menjelaskan, inilah esensi Market Sounding. Pemerintah menyampaikan informasi kebutuhannya, mendengarkan masukan dan kendala pelaku usaha, lalu bersama-sama mencari solusi agar proses pengadaan lebih terbuka, efisien, dan kompetitif.
“Bagi saya, ini juga bagian dari membangun transparansi. Berarti semua memiliki akses informasi yang sama, akuntabilitas, dan setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan manfaat,” katanya.
Gubernur berharap, pendampingan LKPP tidak berhenti pada sosialisasi regulasi semata, tetapi benar-benar membantu usaha memahami dan mengakses sistem pengadaan dengan mempertimbangkan tantangan wilayah kepulauan Maluku Utara.
Kepada OPD dan Biro Pengadaan, Gubernur meminta agar kebutuhan pengadaan tahun 2027 diinformasikan lebih awal. Bagi pengusaha yang belum memahami proses, perizinan, legalitas maupun penggunaan katalog elektronik, harus dipastikan ada pendampingan dan tindak lanjut sampai mereka benar-benar siap berpartisipasi.
“Kepada para pelaku usaha, manfaatkan kesempatan ini. Siapkan legalitas, kompetensi, jaga kualitas, penuhi persyaratan, dan bersaing dengan cara yang sehat,” pesan Sherly.
Ia menegaskan, keberhasilan pengadaan bukan sekadar berapa banyak kontrak yang didapatkan atau berapa besar anggaran yang dihabiskan, tetapi seberapa baik kualitas pembangunan, seberapa banyak kesempatan ekonomi yang tercipta, dan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Pada akhirnya, kita bukan hanya ingin membangun jalan, jembatan dan gedung. Kita juga ingin membangun kapasitas pengusaha lokal, membuka lapangan kerja, dan menumbuhkan ekonomi Maluku Utara. Karena uang rakyat harus kembali dengan manfaat bagi rakyat Maluku Utara,” tandas Sherly.
Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setyabudi Arijanta, menegaskan bahwa konsolidasi pengadaan yang akan diwajibkan melalui Perpres tentang Badan Pengadaan Pemerintah (BPP) bukan untuk mematikan pengusaha lokal dan usaha kecil. Sebaliknya, konsolidasi justru membuka peluang yang lebih luas bagi pengusaha daerah.
Ia menyebut target efisiensi pengadaan nasional tahun 2027 mencapai Rp400 triliun dari total belanja pengadaan Rp1.200 triliun, dan salah satu caranya adalah melalui konsolidasi. Kebijakan keberpihakan tetap dipertahankan, yakni paket hingga Rp2,5 miliar untuk pengusaha lokal bidang konstruksi, Rp7,5 miliar untuk pengusaha provinsi, dan di atas itu untuk usaha kecil nasional. Maluku Utara dinilai menjadi daerah pertama yang melakukan terobosan Market Sounding untuk mempercepat pengadaan sektor konstruksi.
Setyabudi juga menjelaskan bahwa Market Sounding ini adalah tahapan wajib untuk survei pasar sebelum pengadaan dilakukan. Tujuannya untuk mendata material dan penyedia yang ada di Maluku Utara, serta kebutuhan alat berat, agar pengusaha lokal bisa masuk katalog elektronik dan tidak perlu lagi mengikuti tender berulang.
Ia mengingatkan bahwa selama ini pengusaha daerah sering hanya mendapat sisa pekerjaan, sementara pekerjaan besar didominasi BUMN Karya, yang berdampak pada kualitas konstruksi yang rendah. Melalui konsolidasi dan Market Sounding, ia berharap uang APBD benar-benar beredar di Maluku Utara, kualitas pembangunan meningkat, pengusaha lokal bisa menikmati hasil pembangunan, dan ekonomi daerah tumbuh. (tan)
