TERNATE, NUANSA – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, membuka dengan resmi kegiatan Market Sounding Persiapan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2027, bertempat di Hotel Bela, Ternate, Kamis (19/11).
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, turut menyampaikan sambutan melalui tayangan video. Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan LKPP, Direktur Pasar Digital LKPP, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Ardi Apriansyah, yang mewakili Direktur Advokasi LKPP, Sari, perwakilan Kapolda Maluku Utara, perwakilan Kejati Maluku Utara, perwakilan BPKP dan BPK, pimpinan OPD terkait, serta para pelaku usaha dan peserta lainnya.
Wakil Gubernur Sarbin Sehe dalam sambutannya menyampaikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa terus mengalami perubahan, dari sistem manual menuju sistem digital.
“Forum ini menjadi penting bagi kita semua. Kita ingin memastikan proses pengadaan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan,” ujar Sarbin.
Wagub mengungkapkan keprihatinannya terhadap masih rendahnya kepercayaan publik terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, masyarakat sering sudah menebak pemenang lelang sebelum proses selesai.
“Ruang publik hari ini sangat kecil percaya terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Ini menjadi PR kita bersama untuk memperbaikinya,” tegasnya.
Selain itu, Sarbin juga menyoroti lambatnya realisasi anggaran. Hingga saat ini, pelaksanaan anggaran baru mencapai 64 persen, di bawah angka nasional. Padahal, realisasi pendapatan daerah sudah cukup baik.
“Kita berharap di tahun 2027 ini kita betul-betul berubah. Jangan lagi setiap pembangunan kita paling terlambat,” katanya.
Wagub menegaskan, jika pengadaan tidak berjalan dengan baik, maka pembangunan tidak akan berjalan, dan pertumbuhan ekonomi tidak akan dirasakan masyarakat.
“Tutup ruang untuk kepentingan korupsi. Kita perbaiki sistemnya, dan kita perbaiki juga orangnya,” tegas Sarbin.
Ia berharap kegiatan Market Sounding ini dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki tata kelola pengadaan, mempercepat pembangunan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan oleh 1,4 juta jiwa masyarakat Maluku Utara.
Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, dalam laporannya menyampaikan bahwa terselenggaranya kegiatan ini merupakan hasil kerja sama, koordinasi, komunikasi dan kerja keras dari tim Dinas PUPR, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta Balai-Balai Kementerian Pekerjaan Umum di Provinsi Maluku Utara.
Ia menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja mempersiapkan kegiatan ini.
“Harapan kami melalui kegiatan ini, pelaku usaha lokal tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi benar-benar dapat meningkatkan kemampuan usahanya, sehingga dapat mengambil bagian dalam pembangunan Maluku Utara sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Risman.
Risman juga berharap pengawasan terus berlanjut, sehingga setiap tahapan konsolidasi pengadaan ini dapat berjalan dengan baik, aman, akuntabel, dan memberikan hasil yang berkualitas.
Ia menjelaskan, kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari, hari ini kemudian dilanjutkan pada hari Senin dan Selasa. Bagi pelaku usaha yang ingin terdaftar dalam sistem katalog, diminta mengikuti kegiatan sampai selesai, serta aktif bertanya kepada narasumber LKPP terkait hal-hal yang belum dipahami.
“Sehingga pada tahun 2027 nanti, pengadaan barang dan jasa terutama untuk pelaksanaan konstruksi di wilayah Maluku Utara bisa berjalan dengan baik, pelaku usaha lokal juga bisa mengambil bagian dalam pembangunan, dengan harapan kesejahteraan masyarakat bisa lebih merata,” tutupnya. (tan)
