google.com, pub-1253583969328381, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik, Muliadi Tutupoho Digeser ke Staf Ahli Gubernur

SOFIFI, NUANSA – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, melantik dan mengambil sumpah janji tiga pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kamis (19/11).

Tiga pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik ini berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 800.1.3.3/KEP/JPTP-MU/011/XI/2026 tanggal 18 November tentang Pemberhetian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

google.com, pub-1253583969328381, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Dalam pelantikan tersebut, Zulkifli Bian resmi ditetapkan sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Malut, sementara Dedy Kotambunan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Malut secara definitif.

Penetapan Zulkifli dan Dedy sekaligus mengakhiri status keduanya sebagai pelaksana tugas (Plt). Sebelumnya, Zulkifli dipercaya memimpin BKD, sedangkan Dedy menjalankan tugas sebagai Plt Kepala Dinas Perhubungan.

Sementara, Muliadi Tutupoho yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perpustakaan kini mendapat kepercayaan menempati posisi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.

Pengisian tiga jabatan strategis ini menjadi bagian dari penataan organisasi Pemprov Malut untuk memperkuat efektivitas birokrasi dan memastikan roda pemerintahan berjalan optimal, terutama dalam mendukung program pembangunan serta pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Sarbin berpesan kepada pejabat yang baru dilantik agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, membangun sinergi dengan seluruh perangkat daerah, serta menjadi motor penggerak perubahan, role model serta inspirasi bagi seluruh pegawai.

Khusus kepada Kepala Dinas Perhubungan, Wagub menitipkan pesan penguatan konektivitas di Maluku Utara semakin solid dan bersatu dalam membangun kawasan, guna memperkuat ekonomi, serta menghadirkan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat di masa mendatang.

Sarbin juga mengingatkan bahwa seluruh kewenangan yang dimiliki aparatur pemerintahan pada hakikatnya merupakan amanah untuk memberikan pelayanan terbaik.

“Jabatan adalah amanah. Kewenangan adalah amanah, dan setiap keputusan yang kita ambil harus berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Sarbin.

Pada akhirnya, manajemen talenta bukan sekadar agenda, tetapi prinsip dasar dalam transformasi ASN. Implementasinya harus berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kinerja ASN.

Pemprov Malut senantiasa berkomitmen berjalan di atas prinsip manajemen talenta yang sejalan dengan arah reformasi birokrasi yang digaungkan Presiden Prabowo, untuk optimalnya pelayanan bagi masyarakat. (tan)

google.com, pub-1253583969328381, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Exit mobile version