TERNATE, NUANSA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen terus membangun koordinasi dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) guna mendukung pelaksanaan tugas dan pengabdian kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, saat menghadiri peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2 Tahun 2026, Kamis (19/11).
Dalam sambutannya, Sarbin menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Imigrasi dan Pemasyarakatan atas pengabdian yang telah diberikan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam menjalankan tugas, terutama mengingat karakteristik Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan yang terdiri atas delapan kabupaten dan dua kota.
Menurutnya, kerja sama lintas instansi diperlukan untuk memastikan pelayanan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan optimal hingga menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.
“Pemerintah daerah terbuka kapan saja, Pak Kanwil silakan berkoordinasi,” ujar Sarbin.
Lebih lanjut, Sarbin mengingatkan bahwa pengabdian aparatur harus berlandaskan nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Kepatuhan terhadap pimpinan harus tetap ditempatkan dalam kerangka kepentingan bangsa dan negara.
Ia juga menegaskan bahwa aparatur sipil negara memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan birokrasi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
Sejalan dengan hal tersebut, dalam amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dibacakan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Utara, Erwedi Supriyatno, disampaikan bahwa peringatan Hari Bakti ke-2 menjadi momentum evaluasi dan penguatan komitmen kelembagaan.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menekankan penerapan nilai PRIMA, yakni Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel sebagai landasan bagi seluruh jajaran dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam amanatnya, Menteri juga memaparkan berbagai transformasi pelayanan keimigrasian melalui digitalisasi layanan paspor, visa, dan pemeriksaan keimigrasian. Sementara di bidang pemasyarakatan, penguatan keamanan dan ketertiban, pembinaan kemandirian, serta reintegrasi sosial warga binaan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan.
Menteri turut menegaskan bahwa keberhasilan institusi tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan maupun laporan yang dihasilkan, tetapi dari manfaat dan dampak nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Melalui momentum peringatan Hari Bakti ke-2 ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap sinergi dan koordinasi dengan jajaran Kemenimipas terus diperkuat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah. (tan)
