SOFIFI, NUANSA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bakal melakukan evaluasi dan uji kompetensi (ukom) terhadap sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Malut. Evaluasi kinerja terhadap pejabat eselon II ini telah disetujui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Sehingga, dipastikan tidak lama lagi agenda ini akan segera dilaksanakan. Rekomendasinya pun sudah keluar. Namun, semua itu haknya Pj Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menentukan waktu kapan melaksanakannya, apalagi permohonannya sudah disetujui KASN,” ujar Kepala BKD Malut, M Miftah Baay, Jumat (16/8).
Meski begitu, evaluasi dan ukom ini di luar dari sembilan jabatan yang diisi pelaksana tugas (Plt), yakni Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas PMD, Dikbud, Biro Kesra, Biro Umur dan BPBJ.
Menurut Miftah, ketua panitia yang dipercayakan untuk melakukan evaluasi yaitu Prof Dr Husen Alting dan didampingi Rektor Unkhair Dr Ridha Ajam serta Mulyadi Wowor selaku eks pejabat Pemprov Malut. Di sisi lain, kata dia, evaluasi dan ukom ini tidak bepengaruh dengan momentum pilkada, karena rekomendasinya dikeluarkan langsung dari KASN.
“Pj Gubernur ini tidak bisa lepas dari Kemendagri, makanya setelah rekomendasi itu keluar langsung dilaporkan, karena ukom dan evaluasi itu tentu ada yang digeser,” tandasnya. (ano/tan)
