TERNATE, NUANSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara mengungkapkan laporan keuangan OPD di lingkungan Pemprov Malut masih banyak yang belum lengkap. Selain tidak lengkap, data keuangan yang disampaikan pimpinan OPD ke BPK bahkan ada yang belum dimasukkan.
Hal itu disampaikan Kepala BPK Malut, Marius Sirumapea, dalam rapat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 bersama Pj Gubernur Samsuddin Abdul Kadir, Pj Sekda Abubakar Abdullah dan sejumlah OPD serta bendahara yang digelar di Auditorium Universitas Khairun Ternate, Senin (16/12).
“Banyak kendala laporan keuangan yang bermasalah disebabkan oleh data dari OPD yang belum lengkap atau belum disampaikan,” ujar Marius.
“Jadi tujuan dilaksanakan pertemuan ini untuk memastikan adanya koordinasi, sehingga apa saja yang diminta oleh BPK menyangkut data laporan keuangan agar dapat dipenuhi oleh setiap OPD,” sambungnya.
Ia berharap dengan pertemuan ini dapat memperkuat koordinasi antar OPD, sehingga setiap data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan dapat segera dipenuhi.
Marius menekankan perlunya peran aktif dari Inspektorat serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk melakukan pengawasan internal, agar dalam penyusunan laporan keuangan tahun ini tidak lagi mengalami kendala.
“Langkah ini penting dilakukan agar setiap penyusunan laporan keuangan dan aset tidak lagi bermasalah di 2024,” katanya.
Sementara, Pj Gubernur meminta setiap OPD untuk memperhatikan dan memperbaiki serta melengkapi laporan keuangan sesuai standar yang ditetapkan. Dengan begitu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara bisa menargetkan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tahun 2024.
“Semoga pertemuan ini dapat memberikan manfaat besar bagi peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah. Saya harap ini menjadi momentum penting bagi kita semua untuk meningkatkan kinerja,” pungkasnya. (ano/tan)
