SOFIFI, NUANSA – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Bank Indonesia menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Maluku Utara, Selasa (25/11).
Kegiatan strategis yang digelar di Aula Nuku, Kantor Gubernur, ini menjadi lokus penanganan inflasi dan perluasan digitalisasi di Maluku Utara.
Pertemuan tingkat tinggi tersebut membahas secara komprehensif berbagai langkah antisipatif menghadapi potensi kenaikan permintaan kebutuhan pokok di akhir tahun, mulai dari koordinasi lintas kabupaten/kota, optimalisasi distribusi pangan strategis, hingga upaya memperkuat cadangan pasokan daerah.
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, yang dilanjutkan dengan paparan dan diskusi tentang upaya menjaga ketahanan pangan dalam menghadapi hari besar keagamaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Maluku Utara.
Dalam pertemuan tersebut, gubernur mengatakan inti dari high level meeting ini adalah mengendalikan inflasi daerah, serta percepatan jenis digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah seperti yang sudah dijelaskan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Berdasarkan data dari Bank Indonesia, komoditas pangan masih menjadi penyumbang utama inflasi Maluku Utara terlebih menjelang Natal dan Tahun Baru,” ucap Sherly.
Sampai dengan November 2025, komoditas volatile food seperti beras, gula, daging ayam, ikan dan barito menjadi komoditas utama penyumbang inflasi yang perlu mendapat perhatian.
“Inflasi Maluku Utara terjadi karena sangat bergantung kepada pasokan pangan dari luar,” papar Dwi Indrawan selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara.
Senada dengan Dwi Indrawan, gubernur mengatakan setiap menjelang Nataru bahan pokok seperti beras, gula, barito semua naik.
Secara Year-on-Year, Sherly mengungkapkan Maluku Utara menempati urutan ketiga inflasi terendah se-Indonesia dengan 0,44%, namun memasuki bulan Oktober, peringkat tersebut turun menjadi ke 14 tertinggi se-Indonesia.
Lantas dengan tegas, gubernur menginstruksikan secara langsung kepada sekretaris provinsi untuk segera melakukan inspeksi pasar secepatnya, karena dikhawatirkan terdapat pedagang yang sengaja memanfaatkan momentum untuk menaikkan harga barang, yang seharusnya tidak naik.
“Tolong pak sekprov segera lakukan inspeksi pasar ya,” tukasnya.
Selain itu, gubernur perempuan pertama di Maluku Utara tersebut meminta kepada para OPD teknis terkait untuk melakukan pemantauan stok barang di lapangan secara real time.
Terkait digitalisasi, gubernur tekankan pentingnya percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola keuangan daerah, serta mendorong optimalisasi PAD melalui penggunaan kanal pembayaran non-tunai.
Ia berpesan, lanjutkan sinergi kolaborasi antara TPID kabupaten/kota yang sudah terjalin dengan sangat baik, untuk memastikan harga bahan pokok sama-sama dikawal dengan baik.
Sherly berujar, jangan ada ego sektoral, bahwa stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat jauh lebih penting dibanding apapun.
“Mari kita semua sama-sama tutup tahun 2025 ini dengan stabilitas ekonomi yang terjaga dengan baik, sehingga masyarakat dapat menikmati suasana Natal dan Tahun Baru dengan sukacita,” tutup Sherly, dengan diiringi tepuk tangan meriah hadirin.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi Maluku Utara dalam memperkuat strategi pengendalian inflasi dan mempercepat implementasi digitalisasi guna meningkatkan efisiensi layanan publik dan perekonomian daerah. (tan)
