TERNATE, NUANSA – Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Ruang VIP Pemda, Bandara Baabullah Ternate, Minggu (5/4). Rakor ini dihadiri langsung oleh Direktur Penanganan Wilayah I BNPB, Agus Riyanto, perwakilan Forkopimda Malut, Wali Kota Ternate, serta pejabat dari instansi vertikal lainnya.
Dalam arahannya, wakil gubernur menekankan pentingnya langkah cepat dan terintegrasi dalam merespons dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Maluku Utara pada 2 April lalu. Gempa tersebut berdampak pada 4 kabupaten dan 2 kota dengan 27 kecamatan dan 46 desa/kelurahan. Dengan rincian Kota Ternate 7 kecamatan, 15 desa/kelurahan. Kota Tidore 7 kecamatan, 15 desa/kelurahan.
Kabupaten Halmahera Barat 3 kecamatan, 3 desa. Halmahera Utara 2 kecamatan, 2 desa, Halmahera Tengah 4 kecamatan, 6 desa, dan Halmahera Selatan 4 kecamatan, 4 desa.
Berdasarkan data sementara yang dihimpun tim di lapangan, Sarbin memaparkan kondisi terkini dampak bencana:
1). Korban Jiwa: Hingga saat ini dilaporkan tidak ada korban meninggal dunia. 1 (satu) orang dilaporkan mengalami luka ringan.
2). Pengungsi: Sekitar 2.000 jiwa terdampak, dengan 1.107 jiwa atau 113 KK saat ini masih berada di lokasi pengungsian.
3). Kerusakan Fisik: Tercatat kerusakan pada 99 unit rumah warga Rusak berat, 66 rusak sedang dan 139 rusak ringan.
Rumah ibadah 3 unit rusak berat, 3 unit rusak sedang dan 5 unit rusak ringan. Sarana pendidikan 1 unit rusak berat, serta infrastruktur publik 3 unit rusak berat, serta 1 unit tambatan perahu rusak sedang.
“Pemerintah provinsi dan Kota Ternate telah bergerak cepat dengan membentuk posko dan menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak, seperti di Batang Dua. Kami meminta dukungan maksimal dari pemerintah pusat agar penanganan ini berjalan tuntas,” harap Sarbin.
Penanganan Konflik Sosial di Halmahera Tengah
Selain bencana alam, Sarbin juga menyoroti penanganan bencana kemanusiaan (konflik sosial) yang terjadi di Desa Banemo dan Desa Sibenpopo, Halmahera Tengah. Wagub melaporkan bahwa dirinya telah meninjau langsung lokasi kejadian dan memastikan kondisi mulai kondusif.
“Terdapat sekitar 83 rumah yang terbakar dan 500 warga mengungsi. Kami sudah memerintahkan OPD terkait untuk bergerak cepat memenuhi kebutuhan dasar, terutama bahan pangan bagi para pengungsi yang kehilangan harta bendanya,” tegasnya.
Wagub juga mengajak tokoh agama dan masyarakat untuk memberikan edukasi guna meredam isu serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum oleh negara.
Sementara itu, Direktur Penanganan Wilayah I BNPB, Agus Riyanto, menyatakan kesiapan pusat untuk mendukung penuh masa tanggap darurat di Maluku Utara. Fokus utama dalam dua minggu ke depan adalah pemenuhan kebutuhan logistik di wilayah kepulauan terjauh, seperti Pulau Mayau dan Tifure, Kecamatan Batang Dua.
“Kami telah berkoordinasi untuk mengerahkan Kapal Negara (KN) SAR milik Basarnas guna mendukung distribusi logistik. Selain itu, pendampingan trauma healing bagi warga yang terdampak gempa oleh Dinas Sosial dan dibantu jajaran TNI/Polri,” jelas Agus.
BNPB juga menegaskan bahwa mekanisme perbaikan rumah rusak akibat bencana alam maupun konflik sosial akan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Rakor ini diakhiri dengan komitmen bersama seluruh instansi pemerintah untuk tetap melayani masyarakat meskipun di tengah hari libur nasional. (tan)
