MABA, NUANSA – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mengusulkan formasi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026. Total formasi yang diusulkan sebanyak 300 formasi.
Angka ini terbilang cukup fantastis di tengah kebijakan nasional yang semakin ketat. Di saat banyak daerah lain di Maluku Utara mulai kesulitan menambah aparatur karena beban belanja pegawai yang membengkak, Haltim justru berada dalam posisi yang relatif aman.
Saat ini, rasio belanja pegawai daerah tercatat di angka 27,95 persen—masih di bawah ambang batas nasional sebesar 30 persen yang akan mulai diberlakukan penuh pada 2027.
Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, menegaskan bahwa kondisi fiskal ini memberi ruang strategis bagi pemerintah daerah untuk tetap melakukan perekrutan, namun dengan pendekatan yang lebih terarah dan selektif.
Alih-alih membuka formasi secara luas, Pemkab Haltim memilih fokus pada sektor-sektor vital yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Prioritas utama diarahkan pada tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan tenaga teknis pendukung layanan publik,” ujar Ricky, Rabu (8/4).
Langkah ini juga dibarengi dengan strategi penataan internal. Dalam waktu dekat, BKPSDM akan bekerja sama dengan dinas terkait untuk memetakan ulang distribusi ASN dan Non-ASN. Khusus di sektor pendidikan, pemerintah akan melakukan redistribusi guru guna memastikan pemerataan tenaga pengajar sebelum memutuskan kebutuhan riil tambahan.
Dengan pendekatan ini, formasi CPNS yang diusulkan bukan sekadar penambahan jumlah pegawai, melainkan hasil dari evaluasi kebutuhan yang lebih presisi.
Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, pengusulan formasi diperkirakan rampung dalam waktu dekat. Angka sementara yang mengemuka sekitar 300 formasi siap diajukan.
Di tengah pembatasan nasional, Haltim justru menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang disiplin bisa membuka peluang, bukan menutupnya. (tan)
