SOFIFI, NUANSA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 5,59 persen pada Maret 2026, atau menurun sebesar 0,22 poin dibandingkan angka kemiskinan pada September 2025 sebesar 5,81 persen.
“Kemiskinan bukan sekadar persoalan angka statistik, melainkan menyangkut martabat dan kesejahteraan hidup masyarakat kita,” ujar Wakil Gubernur sekaligus Ketua TKPK Provinsi Maluku Utara, Sarbin Sehe, saat membuka jalannya diskusi Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Selasa (11/8).
Sarbin mengatakan, penurunan kemiskinan ini merupakan hasil kerja bersama secara konsisten di bawah arahan Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, serta sinergi pemerintah kabupaten/kota dan seluruh mitra pembangunan.
Beberapa program unggulan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wagub Sarbin Sehe yang berhasil dihimpun jalannya rakor:
1. Bantuan Operasional Sekolah Daerah naik menjadi Rp50 miliar di tahun 2026 dari Rp30 miliar pada 2025
2. Rumah Tidak Layak Huni naik 1.200 Penerima Bantuan pada 2026 dari 700 Penerima Bantuan di 2025
3. Beasiswa Malut Bangkit yang menyasar 624 mahasiswa dengan anggaran Rp,18 miliar di 22 perguruan tinggi
4. Jaminan Kesehatan Nasional mencapai Rp21,75 miliar dengan 411 ribu penerima manfaat
5. Kredit Usaha Rakyat menyasar 232 pelaku usaha yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota
6. Bantuan alsintan berupa sprayer, hand traktor, dan pupuk.
Sementara, Kepala Bappeda Malut, Sarmin S Adam, menjelaskan koordinasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
“Rakor pengentasan kemiskinan ini nantinya yang akan menjadi data dasar, masing-masing perangkat daerah di dalam mengajukan usulan kegiatan dalam rangka pengentasan kemiskinan di tahun mendatang,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappeda juga memaparkan proyeksi angka kemiskinan kabupaten/kota pada tahun 2026 sebagai berikut:
* Halmahera Barat 4,03-5,40 persen
* Halmahera Tengah 3,69-9,62 persen
* Sula 5,62-7,82 persen
* Halmahera Selatan 3,59-5,63 persen
* Halmahera Utara 3,27-4,07 persen
* Halmahera Timur 9,15-11,82 persen
* Morotai 3,89-5,04 persen
* Taliabu 5,9-6,43 persen
* Ternate 2,34-2,98 persen
* Tidore Kepulauan 4,52-5,88 persen.
Sebelum menutup arahannya, Wagub mengajak hadirin semua untuk terus memperkuat sinergi, saling berbagi informasi, dan bekerja sama secara sungguh-sungguh, demi mewujudkan Maluku Utara yang lebih sejahtera dan bebas dari kemiskinan ekstrem.
“Keberhasilan penanggulangan kemiskinan bukanlah tugas satu pihak semata, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya.
Sejalan dengan perhatian dan komitmen Gubernur Sherly terhadap pengentasan kemiskinan, pemerintah provinsi terus mendorong penyempurnaan kebijakan inklusif yang menyasar masyarakat lapisan bawah secara lebih tepat sasaran.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan basis data sosial ekonomi, termasuk pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan bersama lintas kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah, guna memastikan intervensi pemerintah menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Serta dilakukan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah, melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (tan)
