TERNATE, NUANSA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara gencar mengoptimalkan pendataan dan pemungutan pajak alat berat. Langkah strategis ini diambil sebagai salah satu upaya nyata untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebagai langkah awal, Pemprov menggelar rapat sinkronisasi data dan penggalian potensi penerimaan pendapatan asli daerah. Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Senin (14/9).
Dalam kesempatan tersebut, Sarbin menegaskan PAD adalah ‘surga pendapatan’ daerah.
“Data kita masih timpang. Ini potensi besar yang harus kita kejar. Kalau datanya valid dan semua perusahaan taat, PAD bisa kita maksimalkan,” tegas Sarbin.
Untuk itu, Sarbin meminta tiga hal:
• Verifikasi data: seluruh OPD bersama kabupaten/kota harus segera melakukan verifikasi lapangan dan update data.
• Digitalisasi: mendorong digitalisasi sistem penerimaan melalui teknologi berbasis chip dan mendukung usulan Bapenda untuk membangun “Satu Sistem Satu Basis Data” PAD yang terintegrasi.
• Penegakan: jangan sampai ada perusahaan beroperasi tetapi tidak terdaftar, atau alat masuk tetapi tidak bayar pajak.
Sementara itu, Samsuddin menyampaikan maksud dan tujuan rapat yaitu untuk menyamakan data antar OPD dan menggali potensi PAD, khususnya dari sektor alat berat perusahaan.
Paparan utama disampaikan oleh Kepala Bapenda Zainab Alting yang menyoroti enam permasalahan utama dalam pengelolaan data PAD. Di antaranya belum adanya basis data perusahaan yang terintegrasi lintas OPD, data identitas dan perizinan belum terhubung dengan data perpajakan, data MBLB belum terpetakan, serta data kendaraan operasional, kendaraan besar dan alat berat belum menjadi bagian dari pemetaan potensi.
Berdasarkan data Bapenda, di Halmahera Selatan tercatat 679 unit alat berat, namun yang masuk sistem Bapenda baru 256 unit dari 35 perusahaan.
Sementara di Halmahera Utara, data menunjukkan ada 12 perusahaan dengan 266 alat berat.
Dalam forum tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Basyuni Thahir, Kadis Nakertrans Marwan Polisiri, Bidang Minerba ESDM, dan DLH memberikan masukan terkait validasi data dan pengawasan di lapangan. (tan)
