TERNATE, NUANSA – Pernyataan tegas Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, bahwa dirinya akan mencopot Fandi Mahmud dari jabatan Kasatpol PP Kota Ternate, mendapat reaksi publik. Pernyataan orang nomor satu di Pemkot Ternate itu dianggap tendensius dan bermuatan sentiment politik. Terkait pergantian jabatan, Wali Kota disarankan agar tidak memperlihatkan dendamnya ke masyarakat.
Dosen Fakultas Hukum Unkhair, Abdul Kadir Bubu mengatakan, selaku pejabat pembina kepegawaian, Wali Kota tentu berwenang melakukan evaluasi terhadap bawahannya, demi terciptanya efektifitas kinerja birokrasi. Dalam evaluasi itu, Wali Kota dapat melakukan promosi, roling jabatan bahkan demosi terhadap pejabat tertentu yang dinilai tidak efektif bekerja atau melanggar kepatutan dari norma birokrasi. Oleh karena itu, pergantian pejabat oleh Wali Kota adalah hal biasa dalam birokrasi, apalagi masa pembatasan itu telah lewat, yakni sudah lebih dari enam bulan menjabat.
Tetapi, menurut Abdul Kadir Bubu, ada satu hal yang harus diperhatikan adalah cara Wali Kota dalam melakukan evaluasi itu agar tidak dikesankan ada unsur politik atau sentimen terhadap pejabat tertentu seperti halnya yang ramai di media massa mengenai rencana roling Kasatpol PP. “Bagi saya, tidak elok rasanya bahkan kesan politisnya terlalu kental atas sikap Wali Kota tersebut. karena kalau mau ganti yang bersangkutan, ya ganti saja dan alasan pergantiannya dituangkan dalam SK, setelahnya baru disampaikan ke publik, bukan diumbar dulu segala masalahnya sementara tindakan pergantiannya belum dilakukan,” ujarnya.
Abdul Kadir Bubu yang juga Dewan Pembina Komunitas Jarod Maluku Utara (Malut) ini mengatakan, Wali Kota Ternate adalah seorang pamong yang paham benar tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga itu, harus diingatkan ada norma kepatutan yang mesti dijaga dan dihormati, sehingga segala tindakannya selalu bermakna pembinaan, bukan sentimen apalagi dendam politik.
“Siapa saja yang membaca pernyataan Wali Kota bahwa akan mencopot Kasatpol PP pasti ber persepsi kalau Wali Kota masih menyimpan dendam yang dalam. Harusnya Wali Kota menunjukkan sikap bahwa ia adalah Wali Kota seluruh masyarakat Kota Ternate, bukan sekelompok orang. Pernyataan Wali Kota soal Kasatpol PP itu kesannya ada dendam politik,” tegasnya mengakhiri. (rii)
