TERNATE, NUANSA – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) & Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Maluku Utara, Jumat (13/2).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sherly menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus berfokus pada hasil konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama menjelang bulan suci Ramadan dan Idulfitri.
Berdasarkan data terbaru, Maluku Utara mencatatkan inflasi sebesar 1,48% (Januari-Februari 2026) dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 8,79%. Angka ini menempatkan Maluku Utara pada peringkat tertinggi secara nasional. Komoditas ikan segar, bawang merah, daging ayam, dan telur ayam ras menjadi pendorong utama kenaikan harga akibat kendala cuaca ekstrem dan ketergantungan pasokan dari luar daerah.
“Inflasi bukan hanya soal angka, tapi soal kesejahteraan rakyat. Saya instruksikan seluruh OPD terkait untuk tidak hanya melakukan rutinitas, tetapi mengimplementasikan solusi nyata guna menstabilkan harga dalam waktu cepat,” tegas Sherly.
Gubernur memaparkan sejumlah langkah strategis untuk memitigasi dampak cuaca ekstrem terhadap stok ikan, di antaranya:
– Optimalisasi Cold Storage perbaikan fasilitas penyimpan berkapasitas 100 ton dan penambahan 100 ton lagi tahun ini. Gubernur melarang penjualan stok ikan ke luar daerah saat musim ombak guna menjaga stabilitas harga domestik.
– Dinas Pertanian diinstruksikan menghidupkan kembali sentra bawang merah di Topo, Kota Tidore. Selain itu, rencana pembangunan pabrik peternakan di Halmahera Utara, Barat, dan Timur terus didorong untuk mencapai swasembada daging ayam dan telur.
– Pembangunan 30 titik Kampung Nelayan Merah Putih dan penambahan kuota BBM melalui SPBUN guna menekan biaya operasional nelayan.
Menyambut Ramadan, Pemprov Malut bersinergi dengan Bank Indonesia Maluku Utara dan Badan Pangan Nasional melalui:
– Akan melakukan gerakan pangan murah (GPM) terintegrasi dengan paket pangan senilai Rp200.000 akan dijual seharga Rp50.000 selama Safari Ramadan.
– Kios Sigap Pangan (KSP) dilaksanakan minimal 8 kali sebulan sebagai penyeimbang harga di pasar-pasar utama.
– Subsidi ongkos angkut, menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai mandat Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.
Kepala Perwakilan BI Malut, Handi Susila, merekomendasikan perluasan GPM di 10 kabupaten/kota serta pengawasan ketat distribusi bahan pokok dan energi bersama Tim Saber Pangan.
Menutup arahannya, gubernur menekankan pentingnya kolaborasi 10 kepala daerah di Maluku Utara.
“Pengendalian inflasi adalah kerja kolektif. Dengan cuaca yang mulai membaik dan stok yang terjaga, kita harap umat muslim dapat menjalankan puasa dengan harga pangan yang lebih ekonomis,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah Samsuddin Abdul Kadir, unsur Forkopimda Malut, para bupati dan wali kota se-Malut, para anggota TPID dan TP2DD se-Malut. (tan)
