NUANSA, TERNATE – Nasib sejumlah guru honorer di Maluku Utara hingga kini masih belum jelas. Sebabnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) masih menunjak gaji mereka selama 8 bulan lamanya.
Atas ketidakjelasan itu sejumlah guru pada 11 Januari kemarin menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur hingga ke kantor DPRD Malut, yang mana unjuk rasa terjadi akibat janji tak pasti yang datang dari Gubernur Malut sendiri.
Beberapa waktu lalu, Gubernur pernah mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya tak ingin perutnya kenyang, jika guru honorer masih lapar. Pernyataan yang disampaikan gubernur saat digelar aksi pertama oleh para guru honorer tersebut sontak membuat geram.
DPD KNPI Malut, turut angkat bicara terkait pernyataan gubernur itu. Menurut Sekretaris DPD KNPI Malut, M Ardiyansyah, Gubernur sebaiknya menindaklanjuti sebuah persoalan dengan langkah kebijakan yang pasti.
“Jangan hanya lip service (layanan bibir), yang berarti bahwa pernyataan tersebut hanya pemanis bibir semata, tapi pahit di kebijakan,” sebut Ardiyansyah.
Ardiyansyah mengatakan, Gubernur harus memberikan kepastian soal nasib guru honorer. Salah satu langkah ialah mengevaluasi anggaran yang dapat dialokasikan untuk gaji para guru. Selain itu, dinas terkait juga patut dievaluasi agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.
“Bayangkan saja, ini sudah 8 bulan ditunggak. Bagaimana mereka bisa mentransfer ilmu dengan baik kepada peserta didik jika di lain sisi kondisi dapur tidak baik,” tambah Ardiyan.
Dalam evaluasi dinas terkait, menurut Ardiyansyah, sebaiknya ada langkah pasti. Apalagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) yang bertanggung jawab atas masalah ini justru punya masalah lain yang tak kunjung dapat diselesaikan.
“Dikbud ini punya banyak masalah, salah satunya yang heboh itu kan soal jual beli jabatan kepala SMA dan SMK itu. Gubernur harus mampu mengatasi persoalan ini dengan terus mengevaluasi anak buahnya, jangan dibiarkan begitu saja,” kata Ardiyan.
Menurut Ardiyan, DPD KNPI Malut di bawah kepemimpinan Irman Saleh dan dirinya selaku sekretaris, telah berkomitmen untuk terus mengawal hak-hak publik. KNPI Malut juga berkomitmen untuk menjadi penghubung antara masyarakat bawah dengan pengambil kebijakan.
“Komitmen itu sudah kami buktikan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, dan sektor-sektor lainnya, maka nasib para guru honorer ini akan terus kami kawal agar ada kebijakan yang pasti dari Gubernur Malut,” pungkas Ardiyan. (kep)
