TERNATE, NUANSA – Sekalipun kelangkaan minyak goreng akhir-akhir ini terjadi secara nasional, Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate disarankan agar intens mengontrol di lapangan. Saran ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Mubin A. Wahid.
Menurutnya, Pemkot Ternate setidaknya menaruh perhatian serius untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di Ternate, karena minyak goreng menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Lantaran ketergantungan masyarakat terhadap minyak goreng terbilang tinggi, maka Pemkot Ternate harus hadir untuk memberikan kepastian, tidak boleh diam. “Harus ada kontrol di lapangan. Dengan demikian, maka tidak ada ruang untuk dilakukan penimbunan dan kenaikan harga secara sepihak,” tuturnya.
Jika Pemkot intens melakukan pengawasan di lapangan, termasuk mengecek langsung ke pedagang, maka bukan hanya kelangkaan saja yang bisa diatasi, tetapi kepastian per liter Rp 14 ribu pun bisa terjawab. Sejauh ini masyarakat justru mendapatkan minyak goreng yang harganya jauh lebih tinggi, tidak seperti yang dijadikan pemerintah pusat, yakni Rp 14 ribu per liter. “Bayangkan kalau dari Rp 14 ribu naik menjadi Rp 23 ribu hingga Rp 25 ribu. Itu sangat disayangkan. Makanya Pemkot harus kontrol setiap saat,” sarannya menegaskan.
Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate, Hasim Yusuf berjanji akan menindak pedagang yang berani menaikkan harga disaat kelangkaan minyak goreng terjadi. Harga minyak goreng, kara Hasim, harus sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. “Ketika satu kali temukan pedagang yang melanggar, maka akan diberi teguran. Tetapi kalau masih juga main harga juga, maka akan diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku,” tutupnya. (tr-02/kov)
