Akademisi: Tidak ada Perubahan di Halmahera Selatan

Kantor Bupati Halmahera Selatan. (Istimewa)

LABUHA, NUANSA – Sirna-lah sudah harapan masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Impian masyarakat agar terwujudnya pembangunan yang lebih baik di masa kepemimpinan Bupati Usman Sidik, justru ibarat jauh panggang dari api. Bagaimana tidak, pembangunan di Halmahera Selatan sekarang ini tidak ada bedanya dengan kepemimpinan dua Bupati sebelumnya.

Bahkan, sejumlah program yang digagas Bupati Usman Sidik, belum membuahkan hasil yang maksimal. Dosen Ekonomi Unkhair, Dr Mokhtar Adam menyebutkan, sejumlah program Bupati Usman Sidik yang tidak berbuah manis itu adalah kesehatan, ekonomi dan pendidikan.

Parahnya, di masa kepemimpinan Bupati Usman, tingkat pengangguran di Halmahera Selatan justru makin meningkat. Mokhtar bahkan menyebutkan bahwa Kabupaten Halmahera Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Usman Sidik sedang mengalami keterpurukan.

Menurut Mokhtar, di bidang ekonomi, masalah pertama adalah pada akses masyarakat. Masyarakat juga mengalami kesulitan pada sisi permodalan, pasar, teknologi. Kemampuan masyarakat juga masih di bawah rata-rata provinsi. Sehingga itu, ia menyarankan pemerintah Halmahera Selatan menaruh perhatian serius untuk mengatasi masalah sebesar ini.

“Jangan pernah bangga dengan pertumbuhan ekonomi, karena alat pengukuranya tidak menggambarkan secara nyata dengan fenomena masyarakat, bahkan melahirkan ketimpangan yang tajam di antara kelompok masyarakat,” tuturnya.

Ekonom Maluku Utara menjelaskan, terkait dengan Smart City, apa yang dijelaskan Sekda Halmahera Selatan dan Staf Khusus Bupati terkait gagasan Smart City bukanlah poin yang menjadi dasar kebutuhan masyarakat saat ini. Keduanya tidak menjelaskan secara konkret dari perangkat-perangkat Smart City seperti yang digaungkan pemerintah Halmahera Selatan.

“Jangan Bupati mengirimkan pesan kebijakan publik yang sulit dipahami masyarakat, karena cara pemerintah merumuskan kebijakan pada keinginan pemerintah daerah tanpa mendalami kebutuhan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam jangka pendek untuk mengatasi problem jangka panjang,” jelasnya.

Lanjut Mokhtar, para pakar ekonomi mencari formulasi model pembangunan yang lebih inklusif, agar dapat menyentuh masyarakat yang paling rentan terhadap kemiskinan, pengangguran, dan keterbelakangan melalui instrument kebijakan pemerintah yang pro kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Silang pendapat para ekonom dunia ini terkait pertumbuhan ekonomi sebagai alat ukur kemajuan ekonomi. Sampai saat ini masih terus mengemuka, walaupun Amartya Sen, ekonom India bersama Mahbub Ul Haq ekonom asal Pakistan, menggagas solusi pengukuran melalui Human Development Index (HDI) dengan memasukan instrumen ekonomi, pendidikan dan kesehatan dalam formula pembangunan manusia, namun masih saja dianggap belum cukup relefan dan terus melakukan penelitian agar dapat menjelaskan sebuah indeks yang dapat menggambarkan perkembangan suatu negara atau daerah yang lebih nyata dengan kondisi yang dialami masyarakat setempat.

“Rentannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi rakyatnya miskin, fenomen inilah yang terjadi di Halmahera Selatan saat ini. Karena itu, tidak elegan jika pertumbuhan ekonomi Halsel yang tinggi, tapi memberikan efek kekayaan kepada para pemilik dan penguasa sumber daya alam yang kaya di Halmahera Selatan,” beber Ota sapaan akrab Mokhtar Adam.

Bagi dia, program Smart City, Land Mark dan Zero Point bukan satu-satunya program yang menjadi kebutuhan masyarakat Halsel saat ini dengan kondisi ekonomi masyarakat semakin terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Karena itu, ia minta sudahi perdebatan dan fokus atasi masyarakat. Jangan janjikan anggaran 20 persen di sektor pendidikan, tapi masih banyak anak putus sekolah dan angkatan kerja dengan kompetensi rendah. Jangan janjikan anggaran kesehatan 11 persen, jika masih saja ada berita gizi buruk. BPS masih melaporkan angka kematian ibu hamil, ketidak tersediaan tenaga medis, kualitas kesehatan yang rapuh, dan ancaman malaria yang membunuh warga.

Warga tidak menghitung berapa jumlah anggaran di APBD, tapi mau merasakan pelayanan yang layak sebagai warga Halmahera Selatan untuk memastikan pemerintah hadir di bidang pendidikan, kesehatan ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

“Maka yang perlu dilakukan Bupati Usman Sidik dalam jangka pendek terkait program pembangunan yang bersifat mendesak sebagai respons pemulihan ekonomi dan perbaikan kualitas sumber daya manusia di Halmahera Selatan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan,” katanya.

Langkah pertama, lanjut dia, adalah fesiensi belanja APBD dan APBDes. Melakukan pemangkasan dan refocusing anggaran yang menumpuk di anggaran perjalanan dinas di seluruh SKPD, utamanya Sekda, DPRD, Keuangan dan Bappeda, anggaran makan minum, honorarium kegiatan serimonial, rapat, bimtek, dan lainnya untuk melakukan stabilisasi fiskal agar tersedia ruang fiskal dalam mengatasi program pro rakyat yang lebih fokus.

Jika Bupati Usman Sidik berani melakukan gerakan refocusing dan efisiensi belanja, setidaknya tersedia anggaran mencapai 300 miliar untuk dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui pengembangan UMKM, pengembangan pendidikan, kesehatan, mengatasi pengangguran, kemiskinan dan angka kerja yang tidak produktif menjadi produktif.

Selain itu, mengoptimalkan modal sosial untuk membangun dengan mendorong program babari bangun Halsel melalui program padat karya, baik yang bersumber dari APBD maupun APBDes untuk menciptakan aliran uang di desa, dan berdampak pada redistribusi pendapatan yang bersumber dari pengeluaran pemerintah dengan fokus program pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kegiatan UMKM. (rul/ais)