TERNATE, NUANSA – Pemerintah Kota Ternate menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos). Rapat tersebut dilaksanakan di kantor Bappelitbangda Kota Ternate, Rabu (29/4).
Pemkot Ternate menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda besar transformasi digital nasional, khususnya pada sektor perlindungan sosial.
Sehingga itu, Pemkot akan menata kembali data bantuan sosial melalui sistem digital. Ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Langkah ini diawali dengan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) bagi para agen pendamping yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Maluku Utara. Dengan melibatkan kurang lebih sebanyak 150 agen pendamping disiapkan untuk membantu warga dalam proses transisi digital.
Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman, menjelaskan program ini merupakan bagian dari pilot project yang dilakukan di 42 daerah di Indonesia, termasuk Kota Ternate. Fokus utamanya adalah memperbaiki akurasi data agar bantuan sosial tepat sasaran.
“Perbaikan data ini bersifat digital. Kita ingin memastikan orang yang semestinya menerima bantuan terdata dengan benar. Sebaliknya, mereka yang sudah tidak berhak, misalnya karena sudah meninggal dunia, akan dieliminasi oleh sistem secara menyeluruh,” ucap Tauhid.
Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 60.604 kepala keluarga (KK) yang tersebar di delapan kecamatan di Kota Ternate yang akan divalidasi. Di mana, validasi ini menggunakan data kependudukan semester dua tahun 2025
“Jadi aparat kelurahan dan RT dilibatkan penuh untuk memastikan data di lapangan akurat dan meminimalisir polemik penghapusan data sepihak. Ke depannya, sistem ini akan terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD),” terang Tauhid.
Ia menambahkan, program bansos yang telah divalidasi ini rencananya akan diluncurkan atau dicek langsung oleh presiden pada Oktober 2026 mendatang. Sementara, bantuan yang disalurkan nantinya bisa berupa barang maupun uang tunai, namun semuanya tergantung pada kebijakan teknis yang ditetapkan.
“Intinya, pemerintah kota siap. Karena kami dibantu tim gugus tugas yang diketuai oleh sekretaris daerah untuk memastikan seluruh proses validasi ini berjalan lancar sebelum tenggat waktu yang ditentukan,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Pemkot juga menyarankan ke pemerintah pusat agar memberikan perhatian penuh kepada daerah yang terdampak bencana. Tauhid menegaskan, seluruh warga yang terdampak harus diprioritaskan untuk diberikan bansos hingga masa recovery selama dua tahun.
“Karena warga yang mengalami bencana tidak bisa beraktivitas secara normal, sehingga mereka harus diberikan perhatian untuk mendapat bansos paling lambat dua tahun. Setelah itu baru divalidasi kembali datanya,” tandas Tauhid. (udi/tan)
