TERNATE, NUANSA – Euforia sembilan kepala daerah kabupaten/kota di Maluku Utara (Malut) setelah mendapat opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keungan (BPK) perwakilan Maluku Utara, mendapat respons Dosen Ekonomi Unkhair, Dr Mukhtar Adam.
Ia menganggap bukan lagi zamannya jika masing-masing kepala daerah mengumumkan terbuka melalui media massa saat mendapatkan WTP dari BPK. Bahkan, ada pula kepala daerah pada berbagai pidato mengumbar WTP sebagai pengakuan sukses pengelolaan keuangan.
Menurut Mukhtar, hampir seluruh daerah di Indonesia sudah WTP. Pasalnya, standar akuntansi sudah didukung dengan aplikasi pengawasan, sehingga makin membaik dan administrasi keuangan tertata dengan baik pula. Pendokumentasian transaksi juga sudah makin membaik, standar akuntansi pemerintah sudah pun dipahami dan ditaati serta berbagai standar dalam pemeriksaan keuangan negara telah berjalan dengan baik.
Sehingga, kata dia, opini auditor bukan lagi menjadi standar tata kelola keuangan, tetapi diperlukan standar administrasi keuangan negara. Muhktar menjelaskan, kedepan WTP tidak lagi menjadi syarat. Semakin dikurangi peran WTP dalam memotivasi daerah sejak tahun 2016 secara bertahap dikurangi fungsi WTP sebagai alat motivasi bagi daerah
Ia mengisahkan, saat pengelolaan keuangan masih sangat primitif di masa orde baru, para akademisi rumuskan ulang pengelolaan keuangan negara melalui seminar lokakarya yang bersifat nasional. itu dilakukan hanya untuk mencari format pengelolaan keuangan negara yang tepat agar asset negara dapat terungkap, ada dokumentasi ada pengendalian, ada tahapan rencana yang tepat ada pengawasan yang handal dalam menjaga asset negara
Etos memperbaiki sisitem pengendalian dan pengelolaan keuangan negara agar administrasi keuangan negara lebih baik diberikan iming-iming Dana Insentif Daerah dimasukan syarat WTP agar daerah makin tergiur untuk merebut WTP
“Awal reformasi ditemukan banyak fenomena, bahkan negara saja menyusun laporan keuangan masih tertatih-tatih apalagi daerah. Investasi SDM dilakukan pada 5 tahun awal, selanjutnya 10 tahun kemudian setelah tersedia SDM dibuatlah alat motivasi bagi daerah, melalui WTP yang saat ini ramai,” jelasnya mengakhiri.(kep)
