TERNATE, NUANSA – Tidak sedikit kegiatan yang melekat di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Ternate belum ditenderkan. Akibatnya lambannya OPD menyiapkan administrasi tender, kemungkinan besar kegiatan tahun 2022 di Pemkot akan lambat terealisasi. Masalah itu mendapat respons Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailusy.
Menurut dia, lambatnya proses tender di Pemkot Ternate itu lantaran pimpinan OPD tidak berinovasi dan menjalankan tugas. Jika pimpinan OPD menunjukan kinerja yang baik, maka terhitung April-Mei, program perencanaan sudah harus diupload dalam sistem. Dengan demikian, pada bulan Mei itu juga sudah ada kegiatan yang jalan.
“Supaya Desember itu sebagian pekerjaan sudah selesai, sehingga masuk anggaran perubahan itu sudah tuntas. Kalau Desember itu masih ada yang belum tuntas, maka tinggal disesuaikan saja dan akan tergambar pada APBD perubahan nanti,” ujar Muhajirin pada Nuansa Media Grup (NMG), Rabu (8/6).
Ketua PKB Kota Ternate itu mengaku khawatir, jangan sampai hingga Desember 2022 ini sebagian besar kegiatan Pemkot Ternate tidak tuntas direalisasikan. Padahal, Pemkot dan wakil rakyat dari jauh-jauh hari membahas efektivitas kegiatan. Salah satu yang dibahas adalah pemanfaatan waktu, sehingga pada APBD perubahan nanti bisa disesuaikan dengan anggaran baru, jika masih ada kegiatan yang belum selesai dikerjakan.
“Koordinasi lintas OPD kelihatannya tidak jalan. Pimpinan OPD harus tegas kepada Kasubag Perencanaan. Intinya tidak boleh terlambat, karena pasti mengganggu siklus pembahasan anggaran perubahan. Sekarang ini DPRD menunggu surat LPP dan belum lagi Perda yang harus diajukan oleh pemerintah ke DPRD,”tuturnya dengan nada kesal.
Muhajirin juga menyarankan Wali Kota M. Tauhid Soleman agar tegas terhadap anak buahnya. “Jika kegiatan tidak selesai, lalu Wali Kota datang minta tambahan anggaran, bagaimana ceritanya nanti. Karena kegiatan tidak selesai,” ujarnya.
Pimpinan OPD, lanjut Muhajirin, kelihatannya tidak memiliki bahan untuk proaktif. OPD hanya sebatas menunggu perintah Wali Kota dan Sekretaris Daerah, sehingga tidak ada yang berinisiatif untuk menyelesaikan kegiatan. “Kalau kinerja OPD seperti ini, maka Visi-Misi Ternate Andalan bakal tidak jalan. Butuh OPD yang inovatif, kreatif dan responsive. OPD itu harus baca visi-misi Wali Kota agar mampu menerjemahkan ke bawah. Banyak masalah belum selesai, seperti air, sampah, infrastruktur dan masih banyak lagi yang termuat dalam 14 program prioritas. Wali Kota terus mengevaluasi OPD,” tutupnya. (udi/rii)
