NUANSA, JAKARTA – Gerakan Pemuda Nuku (GP Nuku) menyikapi aksi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang menuntut pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Dalam siaran persnya, Sabtu (19/4), Presiden GP Nuku Djusman Hi Umar mengapresiasi semangat keberpihakan terhadap rakyat, namun juga mengingatkan beberapa hal penting agar perjuangan ini berjalan dengan martabat dan berkelanjutan.
Djusman Hi Umar menyoroti perlunya ASN menjaga wibawa sebagai pelayan publik dengan tetap menjaga netralitas dan etika dalam setiap aksi. Lebih lanjut, Djusman menghimbau agar aksi yang dilakukan tidak bergaya demonstrasi partisan yang dapat mencoreng citra ASN.
Selain itu, Djusman mengingatkan agar perjuangan DBH tidak dijadikan komoditas politik musiman yang bisa menodai tujuan mulia untuk keadilan fiskal bagi rakyat.
Dalam aspek hukum, Djusman menegaskan bahwa perjuangan harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan regulasi keuangan negara agar tidak melemahkan posisi tawar pemerintah daerah.
GP Nuku merekomendasikan agar DPRD dan Pemerintah Kota Tidore meminta audit terbuka terhadap DBH oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Kementerian Keuangan.
Selain itu, Djusman mengusulkan pembentukan forum gabungan daerah yang mengalami ketimpangan DBH untuk mengajukan keberatan bersama ke pemerintah pusat.
GP Nuku juga mendorong transparansi penggunaan DBH jika sudah cair, dengan publikasi rencana anggaran secara detail dan pengawasan ketat terhadap potensi korupsi. Djusman mengajak Gubernur dan Wali Kota Tidore untuk duduk bersama dalam dialog formal yang dimoderatori pihak independen guna mengakhiri konflik dan mencari solusi bersama.
Lebih jauh, Djusman mengingatkan Pemerintah Kota Tidore agar tidak terlalu bergantung pada DBH dari provinsi maupun pusat. Lebih lanjut, Djusman menekankan pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pariwisata, perikanan, perkebunan, UMKM, serta kemitraan kreatif dengan pelaku industri lokal dan anak muda.
“Tidore harus bangkit dan berdiri di atas kaki sendiri, bukan hanya berharap pada anggaran baik dari pusat maupun provinsi,” tegas Djusman.
Djusman mengajak agar perjuangan menuntut DBH dilakukan dengan bersih dan bermartabat, serta diiringi upaya berbenah untuk kemandirian fiskal dan pembangunan ekonomi lokal.
“Marimoi Ngone Futuru – Bersatu Kita Kuat, namun kekuatan itu harus ditopang oleh kejujuran, kerja keras, dan kemandirian,” pungkas Djusman. (red)
