LABUHA, NUANSA – Kepemimpinan Usman Sidik dan Bassam Kasuba sebagai Bupati – Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), telah memasuki satu tahun. Sama dengan kepala daerah lain, kepemimpinan Usman-Bassam juga mendapat masukan, kritik dan saran dari berbagai kalangan, termasuk akademisi.
Akademisi Unkhair Ternate, Dr Muhktar Adam dalam rilisnya ke Nuansa Media Grup (NMG) mengatakan, setelah menelaah berbagai kebijakan Usman-Bassam selama satu tahun terakhir, keduanya kemungkinan sulit merealisasikan visi-misi dengan slogam ‘Halsel Senyum”. Memetaan Muhktar Adam ini berdasarkan penggunaan APBD di daerah.
Jika dibandingkan dengan kepemimpinan Bahrain Kasuba, postur APBD tahun 2020 yang direalisasikan untuk belanja modal terbilang cukup tinggi, yakmi 58,13 persen. Karena serapan APBD untuk belanja modal tinggi, maka Bahrain mampu mengubah perwajahan Kota Bacan dan mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pasar. Belanja infrakstruk itu tentu memberikan efek bagi kecepatan membangun sebuah wilayah dengan postur APBD yang diperuntukan untuk infrastruktur dengan mengorbankan belanja operasi.
Menurut Mukhtar, lain Bahrain, lain lagi dengan Usman-Bassam, di mana kepemimpinan kali ini justru menggunakan APBD lebih besar untuk belanja operasi hingga 56,82 persen atau Rp 893.83 miliar. Artinya, kata dia, uang rakyat yang dititipkan kepada Usman-Bassam, sebagian besar digunakan untuk membayar gaji ASN, hibah, administrasi pemerintah dan perjalanan dinas.
“Itu artinya, yang menikmati APBD hanya kurang lebih 1000 orang saja dan mengorbankan 200 ribu jiwa Halmahera Selatan yang membutuhkan insfrastruktur. Kalau pun tersedia anggaran untuk infrastruktur, justru itu bersumber dari kewenangan negara yang dititipkan ke APBD melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Capaian DAK adalah capaian visi Presiden, bukan visi Bupati,”jelasnya.
Ia menjelaskan, kewenangan merumuskan anggaran untuk seorang kepala daerah, dalam hal ini Bupati, hanya bersumber pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Sangat disayangkan kalau uang rakyat sebagian besar untuk belanja operasi yang hanya dinikmati pejabat, tetapi mengabaikan rakyat Halmahera Selatan,” ujar Muhktar.
Lanjutnya, penggunaan APBD di Halmahera Selatan adalah contoh penggunaan anggaran yang tidak pro terhadap rakyat, tetapi cenderung pro kepada pejabat. Muhktar menyarankan kepada Usman-Bassam agar merumuskan ulang anggaran, mengubah format APBD perubahan, karena waktu memimpin sangat singkat. Jangan buat masyarakat Halmahera Selatan kecewa dan tidak percaya lagi terhadap Usman-Bassam, lantaran anggaran tidak banyak dialokasikan ke belanja modal. “ Revisi APBD dan buat peta jalan kebutuhan insfrastruktur dengan ekosistem yang jelas terintegrasi agar menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sektor tambang bisa seimbang dengan rakyat Halmahera Selatan yang bekerja di sektor pertanian,”tuturnya.
Masih menurut Muhktar, sudah saatnya Bupati menyelamatkan Halmahera Selatan dari kepungan bawahannya yang hanya mau menyedot anggaran untuk perjalanan dinas dan belanja operasi lainnya. Segera fokus pada kebutuhan insfratruktur untuk rakyat, abaikan keinginan para pejabat dan elit, agar rakyat benar-benar senyum untuk Halmahera Selatan yang berkemajuan sesuai dengan visi-misi dan janji-janji politik pada saat kampanye. (rul/kep)
