TERNATE, NUANSA – Tahapan seleksi komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Utara (Malut) telah dimulai. Tim seleksi (timsel) juga sudah mengumumkan persyaratan calon Bawaslu. Akhir-akhir ini muncul harapan publik ke timsel agar objektif menjalankan tugasnya. Akademisi juga angkat bicara terkait pemilihan Bawaslu Maluku Utara.
Sejumlah akademisi ikut hadir pada diskusi dengan tajuk “Menakar Integritas Tim Seleksi Bawaslu” yang diprakasai Nuansa Media Grup (NMG) di Kafe Sabeba, Rabu (22/6) malam. Selain Ketua Timsel Arwan Mhd Said, Dr Azis Hasyim, Abdul Kadir dan Hendra Kasim yang bertindak sebagai narasumber, sejumlah akademisi lain juga ikut memberikan masukan melalui diskusi tersebut. Salah satunya adalah Dosen Fakultas Hukum Unkhair, Sri Indriyani SH. MH.
Ia mengatakan, jika membahas integritas, maka kita berbicara tentang track record masing-masing anggota timsel. Sayangnya publik tidak memiliki cukup informasi tentang kiprah timsel. “Paling tidak mereka memiliki pengaalaman sebagai pemerhati pemilu, demokrasi atau hal-hal lain yang terkait dengan itu. Sejauh yang saya tahu, memang ada beberapa yang punya pengalaman terkait dengan penyelenggara pemilu, seperti Dr Nam Rumkel dan Ketua timsel saat ini Arwan Mhd Said, selebihnya saya tidak memiliki informasi apapun,” ujarnya.
Sehingga itu, menurut Sri, tentu sangat sulit jika publik hanya percaya begitu saja kepada timsel tanpa mengawasi kinerja mereka. Pengawasan publik harus diarahkan ke timsel, sambil berharap mereka akan menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan harapan kolektif.
Lanjutnya, seleksi Bawaslu selalu saja menyisahkan kisah pilu sebagai mana kejadian dalam seleksi Bawaslu kabupaten/kota tahun 2018 lalu, dimana aksi suap begitu terbuka dilakukan, dan tragisnya hal itu dilakukan oleh oknum akademisi .
“Harapan kita untuk timsel yang terpilih, yang didominasi oleh kalangan akademisi bahwa publik terus mengawal proses seleksi ini hingga menghasilkan anggota Bawaslu yang berintergitas. Harapan kami bahwa peristiwa kelam yang pernah terjadi pada tim seleksi Bawaslu tidak terulang kembali pada seleksi kali ini,” harapnya.
Sri menambahkan, hal utama yang dibutuhkan sebagai anggota Bawaslu yang bakal dibentuk nanti adalah pemahaman tentang demokrasi, kepemiluan dan tata negara. Hal-hal seperti itu tidak bisa dibentuk hanya dengan bimtek saja. Karena itu, untuk timsel hendaknya memperhatikan calon-calon anggota Bawaslu yang sudah punya pemahaman dasar yang berkaitan dengan tugas Bawaslu, yakni demokrasi, pemilu dan masalah ketatanegaraan. Apalagi proses seleksi ini dilakukan saat tahapan pemilunya sudah berjalan, sehingga penting bagi timsel untuk memperhatikan calon-calon anggota Bawaslu yang sudah punya pemahaman dasar tentang hal-hal tersebut.
“Dalam konteks itu saya menyarankan kepada timsel agar memperhatikan anggota-anggota Bawaslu kabupaten/kota yang ikut seleksi punya integritas dan tentunya belum mendapat sanksi dari DKPP, karena mereka itu sudah terbentuk pemahaman dasarnya,” tutupnya. (rii)
