TERNATE, NUANSA – Internal Partai Gerindra Maluku Utara (Malut) mulai memenas. Ini menyusul informasi keterlibatan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara, Muhaimin Syarif pada kasus dugaan pemerasan kontraktor pembangunan Masjid Raya Sofifi yang sempat menghebohkan publik beberapa hari terakhir ini.
Sahril Marsaoly, salah satu petinggi DPD Gerindra Maluku Utara menyampaikan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengadukan Muhaimin ke DPP Gerindra. Pasalnya, munculnya sejumlah masalah yang menyeret nama Muhaimin, tentu akan berdampak buruk pada nama baik Partai Gerindra.
“Ada beberapa masalah yang diduga menyeret nama Muhaimin, seperti bantuan sosial (Bansos) covid-19 Rp 1,3 miliar yang disalurkan ke Sanana dan Taliabu dan sudah menjadi temuan Inspektorat. Kemudian muncul lagi dugaan perselingkuhan, dugaan keterlibatannya pada 13 IUP dan yang terakhir dugaan minta fee proyek Masjid Raya Sofifi. Kalau ini dibiarkan, sudah pasti menjatuhkan harkat dan martabat partai,” tegas Sahril pada Nuansa Media Grup (NMG), Rabu (29/6).
Menurutnya, dalam menghadapi pemilu, Partai Gerindra harus menjaga nama baik. Dengan munculnya sejumlah dugaan masalah yang menyeret nama Ketua Gerindra Maluku Utara itu, kemungkinan besar mengganggu kredibilitas partai. Seluruh jajaran Gerindra, termasuk di Maluku Utara harus menjaga nama baik Prabowo Subianto yang akan ikut calon Presiden.
Sejauh ini, tujuh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra di Maluku Utara telah menandatangani mosi tidak percaya kepada Muhaimin. Mereka juga menolak dengan keras Muhaimin Syarif dari Ketua DPD Gerindra Maluku Utara. tujuh DPC yang sudah tandatangani dokumen mosi tidak percaya itu adalah DPC Ternate, DPC Tidore, DPC Halmahera Barat, DPC Morotai, DPC Halmahera Timur, DPC Sula, dan DPC Halmahera Selatan. Dokumen itu sudah diadukan ke DPP Gerindra. “Dalam mosi ketidakpercayaan yang di lakukan ke 7 DPC ini dalam bentuk tertulis dan sudah disertakan dengan cap dan tanda tangan guna mengevaluasi kerja-kerja Ketua DPD, ” jelas Sahril.
Ia mengatakan, pada pemilihan Presiden lalu, Partai Gerindra menjadi pemenang di Maluku Utara. Jika Muhaimin masih dipertahankan, sementara diduga terseret sejumlah masalah, maka calon Presiden dari Gerindra akan kalah di Maluku Utara. “Bukan hanya Ketua Umum DPP yang saja yang kalah, tetapi kemungkinan caleg-caleg juga bernasib sama, karena kepercayaan masyarakat kepada Gerindra telah hilang,” ujarnya.
Hanya ada satu jalan, lanjut Sahril, yakni DPP Gerindra harus mencopot Muhaimin dari posisi Ketua DPD Gerindra Maluku Utara, karena dianggap melanggar aturan partai. “Muhaimin harus diganti, tidak bisa dipertahankan. Karena dari sekian banyak masalah yang menyeret namanya itu dapat melanggar AD/ART partai,” tegasnya.
Ketua Garda Merah Putih Gerindra Maluku Utara, H. Muhammad Abd. Kadir menambahkan, sejumlah masalah yang menyeret nama Muhaimin belakangan ini terbilang memperburuk citra Partai Gerindra, khususnya di Maluku Utara. Ia meminta Pansus DPRD Provinsi melakukan penelusuran untuk memastikan kebenaran pemerasan itu. (ano/rii)
