TERNATE, NUANSA – DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate menggelar pertemuan, Senin (4/7). Rapat itu membahas rencana penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2022 dan KUA-PPAS APBD induk 2023 yang dijadwalkan 25 Juli 2022 ini.
Hasil pertemuan itu termasuk memprediksi terjadinya defisif APBD Perubahan sebesar Rp 60 miliar. Ini disampaikan Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailusy yang ditemui di kantor DPRD. “Kita sudah sepekati penyampaian KUA-PPAS akan disampaikan 25 Juli. Tapi APBD induk 2023 masih harus menunggu penyelesaian LPPA APBD, karena akan disampaikan bersamaan, akan tetapi pembahasan dibuat secara terpisah,” jelasnya.
Menurut Muhajirin, wakil rakyat sudah mengingatkan Pemkot Ternate agar merumuskan APBD Perubahan secara optimal. Dengan demikian, defisit tidak terbawa hingga ke APBD induk 2023. Defisit kemungkinan terjadi karena target tidak berbanding lurus dengan pencapaian. “Dari jauh-jauh hari kami sudah ingatkan, Kalau misalnya ada penambahan anggaran, dibikin penyesuaian saja, sehingga defisit itu tidak terlalu besar,” harapnya.
Ia mengatakan, ada beberapa poin harus dibicarakan secara serius antara Pemkot dengan DPRD. Salah satunya, Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, lanjut Muhajirin, harus memastikan OPD yang berkinerja rendah, terutama OPD yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD), agar ditekan supaya meningkatkan kinerjanya. “Karena kita ini kadang-kadang merencanakan belanja yang besar, tetapi target pendapatan kita tidak tercapai,” tuturnya.
Ia mencontohkan misalkan dirancang Rp 100 miliar, namun tiap tahun hanya dapat Rp 80 miliar, bahkan tidak melebihi target. Sehingga itu, Pemkot harus lebih mengkonsentrasikan untuk PAD di sektor pajak bumi dan bangunan (PBB). “Sebab yang kita ukur dari pendapatan yang ditetapkan setiap triwulan, tidak tercapai target, mestinya itu harus dievaluasi. Apalagi mereka yang menjabat OPD itu membantu Wali Kota, karena pemerintah ini bisa capai atau tidak tergantung bawahannya,” tandasnya.
“Kami DPRD juga menegaskan setiap OPD itu saling kerja sama. Ini sangat penting komunikasi lintas pemerintahan, sebab berjalannya sebuah pemerintahan harus efektif, biar pemerintah ini kelihatan nyaman dan aman,” tambahnya mengakhiri. (udi/rii)
