TERNATE, NUANSA – Masalah seputar lahan dan lapak di Kota Ternate seakan tidak ada habisnya. Lihat saja, belum selesai proses hukum di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara atas dugaan bisnis lapak ilegal di Kelurahan Gamalama, kini muncul lagi dugaan yang hampir sama. Di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, dibangun 70 unit lapak di atas lahan pemerintah. Pembangunan lapak sebanyak itu bukan atas inisiatif pemerintah, tetapi oleh pihak lain.
Pembangunan lapak sementara jalan. Informasinya tidak ada izin resmi dari pemerintah atas dibangunya lapak tersebut. Meski yang membangun lapak itu merasa kuat karena mendapat restu dari oknum pejabat di Pemkot Ternate. Oknum pejabat itu hanya sebatas memberikan izin secara lisan untuk dibangunnya lapak itu.
Dugaan masalah ini menjadi pembahasan di DPRD Ternate. Anggota Komisi II DPRD Kota Ternate, Jamian Kolengsusu mengatakan, pihaknya harus memanggil Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman untuk dimintai keterangan seputar masalah tersebut. Alasannya, lantaran diduga ada oknum yang sengaja memanfaatkan lahan milik pemerintah untuk kepentingan pribadi. Selain itu, pembangunan lapak tersebut tidak ada izin resmi.
“Jadi dalam waktu dekat kita ada rapat koordinasi dengan Wali Kota Ternate, sehingga disitulah kita bisa tahu pasti kejelasannya (bangunan lapak) tersebut” ujar Jamian, Senin (15/08).
Politisi Gerindra ini mengaku, sebelumnya Komisi II DPRD pernah memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. OPD terkait mengaku bangunan lapak di Kota Baru itu tidak berizin. Sehingga itu, Menurut Jamian, hal ini mengindikasikan ada ‘hubungan gelap’ antar oknum dibaliknya. “Yang jelas, bisa jadi ada oknum yang bermain di belakangnya, karena pedagang tidak mungkin membangun lapak tanpa ada izin pemerintah, yang pastinya ada izin secara pribadi. Tetapi secara aturan Komisi II belum mengetahui,” jelasnya.
Meski begitu, Jamian mengakui, di antara dugaan yang dialamatkan ke bangunan lapak tersebut, ada sejumlah pro-kontra yang berdatangan antar pedagang. “Makanya dari dua hal ini, kami harap pemerintah bisa melihat jalan yang terbaik seperti apa, sesuai dengan regulasi atau aturan yang ada di Kota Ternate,” pungkasnya. (nis/tan)
