Bupati dan Sekda Halmahera Barat Dapat Kecaman Publik

ilustrasi beasiswa.

TERNATE, NUANSA – Distribusi beasiswa untuk anak pejabat di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), mendapat respons publik. Apalagi belakangan terungkap kalau anak Bupati dan Sekretaris Daerah Halmahera Barat juga menerima beasiswa tersebut, malah membuat banyak pihak melayangkan kecaman.

Praktisi hukum Maluku Utara, Hendra Kasim mengatakan, mendapatkan pendidikan yang layak bagi setiap generasi bangsa adalah amanat konstitusi. Disitulah negara dituntut hadir untuk memastikan setiap anak bangsa dapat bersekolah. Salah satu program pemerintah adalah melalui beasiswa.

Menurutnya, beasiswa secara filosofis dimaksudkan untuk memfasilitasi generasi bangsa yang mampu secara intelektual, namun kurang mampu secara ekonomi. Sehingga kendala ekonomi dapat diatasi kelalui beasiswa tersebut.

“Nah, yang terjadi di Halmahera Barat sudah tentu keliru, karena beasiswa yang harusnya digunakan untuk memfasilitasi generasi muda yang kurang mampu secara ekonomi, malah digunakan untuk melayani anak pejabat. Ini contoh perbuatan tidak etis dari pejabat kita. Pejabat kita kekurangan sence off crisis,” ujarnya tegas.

Sekadar diketahui, beasiswa yang harusnya untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu, justru diberikan kepada anak pejabat Pemkab Halmahera Barat. Anak dari Bupati dan Sekretaris Daerah juga diketahui mendapat beasiswa kedokteran dari Pemkab.

Tercatat Pemkab Halmahera Barat mengalokasikan anggaran beasiswa untuk 10 mahasiswa kedokteran di Universitas Khairun (Unkhair) Ternate. Dari 10 beasiswa itu, tidak satupun yang diterima oleh mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu, justru semuanya diterima oleh anak pejabat di Pemkab Halmahera Barat. Sadisnya, alokasi anggaran untuk beasiswa itu sengaja dirahasiakan Pemkab, sehingga tidak diketahui kalangan luas. Masalah ini sudah sampai ke telinga anggota DPRD Halmahera Barat.

Ketua Fraksi PKB DPRD Halmahera Barat, Albert Hama menjelaskan, beasiswa yang diberikan ke anak pejabat itu terungkap saat rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi I dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) beberapa waktu lalu. Sejauh ini pihaknya sudah mengantongi delapan nama pejabat yang anaknya menerima beasiswa kedokteran, dua orang sudah mencairkan dana dari Pemkab.

Ia mempertanyakan apa sebenarnya kriteria mendapat beasiswa di Halmahera Barat. Albert menyesalkan Pemkab yang tidak melakukan pengumuman secara terbuka terkait informasi beasiswa tersebut. “Beasiswa itu jangan ditutup-tutupi, supaya masyarakat tahu. Apa kriterianya juga harus diumumkan. Kenapa anak pejabat semua yang dapat beasiswa, termasuk anak Bupati dan Sekda,” ujarnya menyesalkan.

Albert mengingatkan kepada Bupati dan jajarannya agar tidak main-main dengan uang daerah. Karena masyarakat butuh sentuhan dari pemerintah terkait program Halbar Cerdas. “Jangan secara diam-diam sodorkan anak mereka untuk dapat beasiswa, karena masyarakat butuh sentuhan. Ini masalah besar yang tidak bisa didiamkan. Saya akan buka anak pejabat mana saja yang dapat beasiswa, supaya diketahui publik. saya sudah tahu semuanya, termasuk anggarannya dititip di mana juga saya sudah tahu,” tegasnya.

Ia mengaku tidak habis pikir kenapa anak Bupati dan Sekda bisa dapat beasiswa dari Pemkab. “Anggaran per mahasiswa sebesar Rp 750 juta. Per mahasiswa dihitung untuk persemester sejumlah Rp 25 juta. Yang jadi persoalan itu 10 orang itu anak pejabat, dua diantaranya sudah cair sementara delapan orang lainnya belum cair. Ini komentar awal saya nanti saya akan membuka tabir satu demi satu terkait anak pejabat yang menikmati keuangan daerah di Halmahera Barat, sementara rakyat kecil tidak pernah menikmati,”tutupnya. (adi/rii)