TERNATE, NUANSA – Mahasiswa di Maluku Utara tidak menyambut gembira kunjungan Presiden Joko Widodo. Mereka bahkan dengan tegas menolak kehadiran orang nomor satu di Indonesia itu di daerah ini. Pasalnya, bagi mahasiswa, kunjungan Presiden tersebut hanya dalam rangka kepentingan perusahaan tambang dan pemodal, bukan untuk kepentingan rakyat.
Kegiatan pembagian bantuan langsung tunai yang dilangsungkan di Ternate, Halmahera Barat dan Halmahera Timur, dianggap sebagai pencitraan belaka di tengah gelombang penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Kami turun ke jalan ini untuk sampaikan aspirasi rakyat. Kami yakin ada investasi baru yang sudah pasti merusak ekologo dan ekosistem di Maluku Utara, khususnya hak-hak adat,” teriak Koordinator aksi mahasiswa, Sodikin Tekiy di depan RRI cabang Ternate, Selasa (27/9) sore.
Puluhan mahasiswa ikut dalam aksi beberapa jam jelang Presiden mendarat di Ternate. Selain berorasi, massa aksi juga membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan penolakan tegas kunjungan Presiden. Mahasiswa menegaskan, aksi yang mereka lakukan itu tentu berisiko besar, salah satunya kemungkinan akan ditangkap aparat dan dihukum. Meskipun begitu resikonya, mereka siap menerima. Karena yang terpenting bagi mereka: aspirasi rakyat tersampaikan.
Menurut Sodikin, pihaknya sudah beberapa kali melakukan negosiasi bahwa ketika pihak polisi ingin melarang dan melakukan pengamanan, ada cara-cara elegan untuk mempertemukan mereka dengan Presiden agar aspirasi keterwakilan rakyat di Maluku Utara sampai langsung ke telinga Presiden. “Tidak ada sikap dari keamanan Maluku Utara, khusunya di Kota Ternate, maka sekali lagi tidak ada yang bisa menghalangi kepentingan kami pada kesempatan ini,” ujarnya.
Aksi mereka itu, lanjutnya, tidak berurusan dengan Pemkot Ternate karena kebijakan Presiden ini mengikat terhadap rakyat seluruh Indonesia. “Saat ini, kami merasa momentum ketika Presiden datang di Maluku Utara itu menjadi hal yang seharusnya kita sampaikan kepada Presiden secara langsung untuk menindak suara kami dari daerah yang cukup jauh,” katanya.
Selain itu, pihaknya membawa 5 rekomendasi. Jika tidak diindahkan oleh Presiden, maka mereka menganggap Presiden tidak layak memimpin negara ini dan sebaiknya mengundurkan diri secara terhormat. Ia juga menambahkan, kelima tuntutan itu sudah menjadi kajian yang cukup lama dan sudah diperjuangkan oleh organisasi-organisasi lainnya, namun sejauh ini belum sampai ke telinga presiden. Sehingga itu, kehadiran presiden di Malut adalah kesempatan pihaknya untuk menyampaikan aspirasi.
Ia lantas menyebut tuntutan mereka itu, yakni mendesak Presiden Joko Widodo agar menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan jangan merekayasa opini rakyat dengan bantuan langsung tunai (BLT), sementara BBM naik terus dan sangat menyengsarakan rakyat Indonesia kelas menengah ke bawah. Kemudian, hentikan eksplorasi dan eksploitasi di Maluku Utara, jika hanya merusak tanah adat, Elekologi dan ekosistem yang ada di Provinsi Maluku Utara.
Selain itu, pihaknya juga menuntut kepada Presiden Joko Widodo untuk membahas secara serius status ibukota Provinsi Maluku Utara. Pihaknya juga menuntut kepada Presiden Joko Widodo untuk membahas secara khusus tentang Daerah Otonomi Khusus Maluku Utara. “Kami menuntut kepada pemerintah agar pendapatan pajak daerah Maluku Utara dinaikan menjadi 10 triliun per tahun untuk menjamin infrastruktur dan suprastruktur guna menjawab kesejahteraan rakyat Maluku Utara lewat Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat,” tutupnya. (tan/rii)
