Presiden Akui Belum Terima Kajian Soal Sofifi, Pemprov Bohongi Masyarakat ?

Presiden saat diwawancarai wartawan, tampak di sampingnya ada Gubernur Maluku Utara.

SOFIFI, NUANSA – Ini patut diketahui seluruh masyarakat Maluku Utara (Malut), khusus mereka yang selama ini memperjuangkan daerah otonom barau (DOB) Sofifi. Ternyata yang didengungkan Pemprov Maluku Utara selama ini untuk menjadikan Sofifi sebagai kawasan regional kota atau Kota Baru Sofifi, sepertinya hanya isapan jempol. Lihat saja yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku belum menerima kajian teknis terkait Sofifi.

Pernyataan Jokowi kepada wartawan saat berkunjung ke Maluku Utara pada Selasa (27/9) – Rabu (28/9) adalah bukti bahwa yang disuarakan Pemprov ke publik selama ini bisa dibilang palsu. Padahal, pada jauh-jauh hari, Pemprov, melalui Bappeda, mengklaim sudah mengajukan rancangan pembangunan Ibukota Sofifi ke pemerintah pusat dan dimulai tahun 2023.

Selain itu, sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko MArives) Luhut Binsar Panjaitan, Mendagri Tito Karnavian, dan Kepala Bapenas yang saat itu dijabat Sofyan Djalili sudah turun ke Sofifi untuk membahas skema pembangunannya bersama Pemprov Malut.

Presiden Joko Widodo kepada sejumlah wartawan usai meresmikan Masjid Raya Shafful Khairat Sofifi mengatkan bahwa persoalan Ibu Kota Sofifi harus dibahas bersama-sama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota Tidore Tepulauan Serta Kemendagri. “Nanti pembicaraan antara Pak Gub, Kemendagri, Kota Tidore. Ini harus klop semuanya. Sehingga jangan sampai pengelolaan kota, sementara pemerintahannya tidak. Pengelolaanya siapa? Apakah Kota Tidore ataukah ini menjadi kota madyanya sendiri,” ujarnya, Rabu (28/9).

Bahkan Presiden yang akrab disapa Jokowi ini juga mengaku jika selama ini dirinya belum menerima kajian terkait Ibukota Sofifi, baik itu dari Pemprov Malut maupun Bapenas atau Kemendagri. ”Hingga sekarang (kajiannya) belum ada di atas meja kerja saya,” tandas Presiden dua periode itu.

Namun demikian, Jokowi menyebut dengan adanya instansi-instansi yang pindah ke Sofifi, sangat memberikan dampak  positif bagi pemerintah dan akan menjadi titik pertumbuhan baru ke depan.

Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan ada beberapa infrastruktur yang mestinya menjadi pusat perhatian dan ini akan di-back up oleh pemerintah pusat. “Memang ada beberapa Infrastruktur yang masih terus memback up oleh pemerintah pusat. Pelabuhan, airport yang dekat di sini. Itu yang diperlukan tadi. Saya juga sudah diskusi panjang dengan Pak Gubernur, nanti skemanya kita cari. Segera saya info kalau sudah ketemu,” tukasnya. Jokowi menambhkan, pengelolaan Ibukota Sofifi harus betul-betul dan hati-hati.  Sehingga ini yang sampai sekarang kajiannya belum sampai di meja kerjanya. ”Mengkaji apanya, tapi belum sampai ke meja saya,” pungkasnya. (ano/rii)