TERNATE, NUANSA – Ribetnya pengurusan administrasi kegiatan pelayanan publik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), telah diketahui DPRD Kota Ternate. Wakil rakyat bahkan sudah menerima aduan dari rekanan beberapa kegiatan proyek, termasuk milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ternate.
Merespons aduan tersebut, anggota Komisi III DPRD Ternate, Nurlela Syarif menegaskan, setiap OPD tidak mesti berbelit-belit jika ada pihak yang mengurus administrasi kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Jika perlu, harus ada standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan di Pemkot Ternate, sehingga kegiatan pelayan publik terlaksana dengan cepat dan lancar. “Karena ini demi mendukung dan mempercepat program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate,” tuturnya pada Nuansa Media Grup (NMG), Minggu (15/10).
Menurutnya, pelayanan cepat dan pengurusan administrasi yang lambat, bukan hanya berlaku di PUPR, tetapi juga di seluruh OPD yang kegiatannya bersentuhan dengan pelayanan publik. Semua OPD, harap Nurlela, harus tanggap. Jika ada SOP yang diterapkan di setiap OPD, maka jangka waktu tanda tangan pimpinan OPD juga pasti diatur. “Intinya sudah harus ada performa yang lebih baik, untuk mendukung kebijakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kalaupun memang jabatan-jabatan penting di setiap OPD diisi orang-orang baru, pelayanannya jangan dibikin lambat, harus cepat,” harapnya. (tan)
