TERNATE, NUANSA – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku Utara (Malut) ambil bagian menyampaikan harapan kepada Kapolda Maluku Utara yang baru, Irjen (Pol) Midi Siswoko agar mampu mengembalikan citra Polri yang sudah tergerus. Bagi KNPI Maluku Utara, selain Kapolda-kapolda di daerah lain, kinerja Irjen Midi selaku Kapolda Maluku Utara nanti akan menentukan kepercayaan publik terhadap institusi cokelat tersebut.
“Satu hal yang harus Kapolda ketahui, masyarakat Maluku Utara itu selalu memperhatikan aparat penegak hukum, baik itu pada penanganan kasus pidana khusus atau pidana umum. Pada konteks itu kami sarankan Kapolda agar lebih ekstra,” tutur Ketua Bidang Keamanan KNPI Maluku Utara, Hendra Kamarullah pada Nuansa Media Grup (NMG), Minggu (23/10).
Alumni HMI Cabang Ternate ini menuturkan, tugas Polda Maluku Utara memang bukan hanya memproses hukum kasus dugaan korupsi. Tetapi yang harus diketahui Polda dan penegak hukum yang lain bahwa publik Maluku Utara sangat peduli terhadap penindakan dugaan korupsi. Jika ada kasus dugaan korupsi yang tidak diusut serius, atau proses hukumnya dihentikan, maka publik sudah pasti kecewa. “Ketika publik sudah kecewa, di situlah kepercayaan terhadap institusi Polri mulai terkikis, termasuk penegak hukum lainnya. Kami sarankan Kapolda Maluku Utara fokus pada kasus-kasus korupsi, karena banyak kasus yang hingga saat ini berkasnya masih di meja penyidik,” ujarnya menyarankan.
Berdasarkan data yang dikantongi KNPI Maluku Utara, ada beberapa kasus dugaan korupsi yang belum dituntaskan Polda Maluku Utara, seperti dugaan korupsi Dana Desa (DD) Kabupaten Pulau Taliabu, dugaan korupsi anggaran beberapa item kegiatan di Dispora Maluku Utara dank kasus dugaan suap serta gratifikasi oknum auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk kasus DD, penyidik Polda sudah menetapkan tersangkanya. Sayangnya, berkas tersangka sejauh ini tidak ada titik terang. “Sekali lagi kami sarankan ke Kapolda Maluku Utara yang baru supaya benar-benar serius menangani masalah korupsi. Di samping itu, Kapolda juga setidaknya melakukan penguatan mental di internal, supaya tidak muncul kasus pidana umum yang menyeret nama anggota polisi,” harapnya mengakhiri. (rii)
