SOFIFI, NUANSA – Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tenaga kesehatan di Rumah Sakit (RS) Chasan Boesoirie yang belum dibayarkan ternyata selama 15 bulan. Jumlah pegawai yang TTP-nya belum dibayar itu tidak sedikit. Sejauh ini Pemprov Maluku Utara belum bisa memastikan kapan melunasi hak tenaga kesehatan tersebut.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Samsudin A. Kadir menuturkan, Pemprov akan ambil sikap untuk membayar atau tidak membayar TPP 15 bulan tenaga kesehatan RS Chasan Boesoirie jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai melakukan audit. Sementara ini, pihak RS juga membentuk tim khusus. Tim yang dibentuk itu akan diperiksa BPK terkait dugaan masalah tunggakan TPP itu.
“Jadi harus diketahui dulu apa pokok masalahnya, sehingga TPP tidak dibayarkan hingga 15 bulan. Tim yang dibentuk ini akan diperiksa BPK. Pokoknya semuanya kita serahkan ke pemeriksa. Nanti kita lihat lagi, apakah BPK menyerahkan ke Inspektorat atau bagaimana modelnya,” jelasnya pada Nuansa Media Grup (NMG), Senin (12/12).
Menurut Sekprov, selaku Dewan Pengawas RS Chasan Boesoirie, ia juga akan menanyakan masalah tunggakan tersebut ke manajemen rumah sakit. “Nanti kita tanya ke manajemen, karena itu BLUD sebenarnya. Selain itu, masih simpang-siur juga, maka kita harus perlu mencari kejelasan. Kalau hasil evaluasi itu menyatakan kita harus bayar ya, berati ada ketentuan. Tetapi selama inikan itu merupakan BLUD, jadi ada mekanisme beda yang dilaksanakan. Sehingga kita masih menunggu laporan hasil pemeriksaan,” tutupnya. (ano/rii)
